Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah membuka peluang kerja sama strategis dengan Belarus untuk mengembangkan alat berat dan bus listrik berbasis baterai buatan Indonesia.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat hilirisasi nikel, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendorong nilai investasi bilateral hingga mencapai US$500 juta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Belarus merupakan salah satu kekuatan industri manufaktur di kawasan Eurasian Economic Union (EAEU), terutama dalam produksi alat berat berkapasitas besar.
“Ya pertama kan mereka salah satu produksi engineering yang besar di EAEU. Dan salah satu alat berat mereka juga lebih dari 200 ton. Nah, sedangkan kita rata-rata kan 100 ton,” kata Airlangga usai Forum Bisnis Indonesia-Belarus di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Menurut Airlangga, Indonesia menawarkan kolaborasi berupa elektrifikasi alat berat Belarus dengan memanfaatkan ekosistem baterai kendaraan listrik yang tengah dibangun di dalam negeri.
“Salah satu yang kita bisa dorong adalah kalau mereka mau elektrifikasi dari alat berat. Itu bisa menggunakan battery storage dari Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai kerja sama tersebut akan memperkuat agenda hilirisasi nikel sekaligus mendukung transisi energi di sektor pertambangan.
“Dan itu kalau kita kerjasamakan, kita mendorong alat-alat pertambangan menggunakan listrik. Dan itu sesuai dengan pengembangan downstreaming daripada nikel Indonesia dan mengurangi kebutuhan daripada karbon daripada solar maupun bensin,” katanya.
Selain alat berat, pemerintah juga membuka peluang kerja sama pengembangan bus listrik.
Airlangga menyebut Indonesia telah mulai mengembangkan armada electric bus sehingga Belarus dipersilakan membangun kemitraan di dalam negeri.
“Kemudian yang kedua, kalau bus kan kita sudah mulai juga dengan electric bus, jadi kita juga dorong untuk mereka kalau mau bekerja sama silakan untuk masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Tak hanya di sektor manufaktur, Indonesia juga membidik kerja sama untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui investasi di sektor tambang potash.
Komoditas tersebut menjadi bahan baku utama pupuk NPK, sementara Indonesia tidak memiliki cadangan potash.
