Bisnis.com, JAKARTA - Rapat paripurna DPR RI ke-22 masa persidangan V tahun sidang 2025-2026, Selasa (30/6/2026), menyetujui 15 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, Tengah, Selatan menjadi usul inisiatif DPR RI dari sebelumnya inisiatif Komisi II DPR RI.
Awalnya, Ketua DPR RI sekaligus pimpinan sidang, Puan Maharani menjelaskan juru bicara masing-masing fraksi untuk menyampaikan pendapat terkait RUU tersebut.
"Untuk keperluan tersebut kesekjenan DPR telah menyampaikan daftar nama nama juru bicara masing masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya secara bergiliran," katanya.
Adapun para juru bicara masing-masing fraksi, yaitu:- Giri Ramanda N Kemas / Fraksi PDIP
- M Taufan Pawe / Fraksi Golkar
- Azis Subekti / Fraksi Gerindra
- Ujang Bey / Fraksi NasDem
- Muhammad Khozin / Fraksi PKB
- Rizal Bawazier / Fraksi PKS
- Wahyudin Noor Alt / Fraksi PAN
- Hillary Briguta Lasut / Fraksi Demokrat
Kemudian, Puan meminta pendapat kepada para anggota rapat meminta persetujuan agar pendapat mengenai RUU itu disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR RI.
"Sebelum kami mempersilahkan kepada juru bicara masing masing kami meminta persetujuan rapat paripurna untuk dapat disetujui dan apakah untuk bisa disepakati pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis saja kepada pimpinan dewan? Apakah dapat disetujui?" tanya Puan
"Setuju," jawab anggota rapat yang disusul penyerahan pendapat secara tertulis kepada Puan Maharani.
Berikut daftar 15 RUU Tentang Kabupaten/Kota Kalimantan Barat, Tengah, Selatan:1. RUU tentang Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat.
2. RUU tentang Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat.
3. RUU tentang Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat.
4. RUU tentang Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.
5. RUU tentang Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat.
6. RUU tentang Kabupaten Sanggau di Provinsi Kalimantan Barat.
7. RUU tentang Kabupaten Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat.
8. RUU tentang Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. RUU tentang Kabupaten Barito Utara di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. RUU tentang Kabupaten Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah.
11. RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
12. RUU tentang Kabupaten Kotawaringin Barat di Provinsi Kalimantan Tengah.
13. RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Utara di Provinsi Kalimantan Selatan.
14. RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
15. RUU tentang Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan.
