Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah segera membuka formasi untuk menutup kekurangan guru di Indonesia yang saat ini mencapai lebih dari 561 ribu orang.
"Nah, kemudian yang kedua kita masih kekurangan guru 561.000 lebih guru. Saya sudah diskusi dengan Mendikdasmen (Abdul Mu’ti) bahwa satu-satunya cara hari ini adalah dengan cara membuka formasi untuk kekurangan guru tersebut," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).
Selain itu, ia juga mendorong agar tidak ada lagi skema PPPK paruh waktu dengan mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
“Kalau terbentur dengan undang-undang silakan menggunakan peraturan pemerintah, kalau terbentur dengan anggaran kami sudah menghitung anggaran yang dibutuhkan berapa. Nah, yang 561.000 ini kami mengusulkan yang fresh graduate," kata dia.
"Nah, yang paruh waktu diangkat menjadi PPPK, yang 561.000 ini dibuka formasi CPNS melalui tes. Anggaran yang dibutuhkan Insyaallah dari postur anggaran yang kita miliki tahun 2026 sangat mencukupi untuk mengangkat atau membuka formasi CPNS tersebut, termasuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu," lanjutnya.
Ia menjelaskan, Komisi X juga meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan status PPPK paruh waktu. Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sebenarnya tidak dikenal pembagian PPPK menjadi paruh waktu maupun penuh waktu.
"Dan yang terpenting ini terkait guru, perlu saya sampaikan di sini bahwa usulan Komisi X agar pemerintah menyegerakan terkait status PPPK paruh waktu, apakah diangkat sebagai PNS langsung atau diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Nah, sebenarnya di dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK, tidak mengenal paruh waktu maupun penuh waktu," jelas Lalu.
"Tapi usulan kami melihat kondisi fiskal hari ini, satu, segera pemerintah mengangkat PPPK paruh waktu ini menjadi PPPK penuh waktu, dan status PPPK ini tidak boleh ada penuh waktu dan paruh waktu lagi, tapi PPPK," tambahnya.
Lalu mengungkapkan, berdasarkan pembahasan dengan pemerintah, terdapat sinyal positif untuk mulai memenuhi kebutuhan guru secara bertahap mulai 2026. Ia berharap setidaknya separuh dari total kebutuhan guru dapat dipenuhi lebih dahulu.
"Saya melihat iktikad baik pemerintah ada. Artinya dari hari-hari, dua hari ini kami membahas terus, insyaallah ya paling tidak kebutuhan anggaran yang kami sudah sampaikan kemarin atau kebutuhan formasi kekurangan guru minimal kami berharap 2026 ini 50 persennya dulu. Misalnya 561.000 ya paling tidak 250.000 sekianlah yang dibuka formasinya untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh tanah air," ujarnya.
Selain status kepegawaian, Komisi X juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru. Lalu mengatakan pemerintah kini memberi sinyal kenaikan gaji minimum guru ASN menjadi lebih tinggi dibanding usulan awal DPR.
"Bahkan hari ini ada informasi lagi bahwa PPPK itu minimal 7 juta per bulan. Artinya dari usul yang diberikan Komisi X 5 juta sudah ditanggapi oleh pemerintah, dan kami mengapresiasi ke depan gaji guru-guru kita kalau semua sudah diangkat menjadi ASN, baik itu PNS maupun PPPK, itu minimal 7 juta lebih per bulan," ucapnya.
Lalu berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kekurangan guru karena menurutnya pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur sekolah.
“Saya berharap Bapak Presiden (Prabowo Subianto) mendengarkan suara ini, karena memperbaiki pendidikan tentu tidak hanya memperbaiki sarana prasarana, tidak hanya memperbaiki infrastrukturnya saja, tetapi SDM harus dipikirkan. Membangun sekolah di mana-mana oke, nggak ada masalah, itu bagus, tetapi yang perlu dipikirkan gurunya. Nah, kita ini sudah jelas data menunjukkan kita kekurangan guru 561.000 seluruh Indonesia,” kata Lalu.
"Ya itu tadi kesejahteraan, makanya kami di Komisi X tidak henti-hentinya bicara terkait itu. Kalau sudah semua ini ter-cover, sudah terpenuhi atau minimal ada progres perbaikan, maka insyaallah apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden dan cita-cita kita semua bisa terwujud, bahwa pendidikan kita bermutu dan berkualitas serta merata seluruh Indonesia. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi di daerah 3T juga tidak kekurangan guru, tidak kekurangan fasilitas dan segala macamnya," sambung dia.
Menurut Lalu, dari sisi anggaran tidak ada kendala berarti untuk merealisasikan hal tersebut. Ia mengatakan postur anggaran pendidikan dinilai cukup memadai, tinggal menunggu keputusan politik pemerintah.
"Jadi kalau kita melihat postur anggaran pendidikan hari ini sangat tidak mengganggu. Fiskalnya ada, tinggal sekarang political will dari pemerintah saja, niat baik pemerintah seperti apa. Tetapi kami sampaikan bahwa di postur 2027 itu sudah mulai kelihatan gambarannya bahwa kesejahteraan guru akan meningkat," imbuh Lalu.
"Bahkan tidak hanya 2027, di ABT tahun 2026 ini juga sudah dimasukkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru. Dan itu yang membuat kami di Komisi X hari ini senang sekali dan tentu ini akan kami kawal sampai benar-benar ada keputusan resmi," tambahnya lagi.
