Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Refi Achmad Zuhair, mengingatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, penghematan anggaran tidak boleh berhenti pada pencapaian angka, tetapi harus menghasilkan kualitas belanja publik yang lebih baik.
“Efisiensi jangan sampai dimaknai sebagai pengurangan belanja negara, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas belanja publik. Anggaran negara harus diarahkan pada program yang menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat bawah,” ujar Refi dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berbagai langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah menyebut penghematan anggaran sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai sekitar Rp300 triliun, sementara DPR RI bersama Badan Gizi Nasional menyepakati sejumlah langkah efisiensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan menghemat APBN hingga Rp40 triliun.
Refi mengatakan keberhasilan menjaga kesehatan fiskal juga tidak cukup diukur dari rendahnya defisit anggaran. Dia berpandangan, keberhasilan pengelolaan APBN harus dilihat dari kemampuan negara memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
“Jadi ukuran keberhasilan fiskal kita bukan hanya bisa hemat triliunan rupiah. Tolok ukur utamanya adalah ada jaminan murni tidak ada lagi kelaparan di negeri ini, dan ada jaminan manusia bisa tidur nyenyak. Jangan sampai rakyat tidak bisa tidur karena perutnya belum kenyang, atau karena mereka tidak memiliki tempat tidur yang layak,” tegasnya.
Menurut Refi, penyesuaian berbagai program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis, perlu dikawal agar tidak mengurangi tujuan utama program tersebut. Dia mengingatkan APBN merupakan instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga setiap kebijakan efisiensi harus tetap menjaga kelompok penerima manfaat.
DPP GMNI juga mendorong pemerintah memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Dana hasil efisiensi, lanjut Refi, diharapkan diprioritaskan bagi penanggulangan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat rentan.
“APBN harus benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial. Efisiensi anggaran akan memiliki makna apabila setiap rupiah yang dihemat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, perlindungan sosial yang lebih kuat, serta peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata,” pungkas Refi. [asg/kun]
