JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin membeberkan anggaran yang dikeluarkan dalam program Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, skema pelatihan yang saat ini berlangsung selama 45 hari terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi.
BACA JUGA:DPD RI Apresiasi Haji 2026: Luar Biasa, Pelayanannya Top!
Ia menilai porsi terbesar anggaran justru terserap untuk kegiatan kemiliteran yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan pengelolaan koperasi.
“Berdasarkan kriteria pelatihan untuk tujuh hari itu menghabiskan Rp5 juta per peserta, maka total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Senin, 29 Juni 2026.
Ia memperkirakan negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta per peserta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan apabila komponen latihan militer dihilangkan.
“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” ujarnya.
BACA JUGA:Puan soal Kematian 5 Peserta Latsarmil: Pelatihan Calon Manajer Koperasi Sebaiknya Fokus Manajerial
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti potensi penghematan anggaran dalam skala nasional. Dengan jumlah peserta mencapai 35.476 orang pada gelombang pertama program, penghapusan komponen latihan militer disebut dapat menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
TB Hasanuddin menilai tugas utama seorang manajer koperasi adalah mengelola organisasi, mengembangkan usaha, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, serta pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, materi pelatihan dinilai seharusnya lebih berfokus pada peningkatan kompetensi profesional.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” tegasnya.
