Jakarta (ANTARA) - Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan Indonesia memiliki beberapa tantangan dari dampak situasi ekonomi global yang diliputi ketidakpastian atau bergejolak dengan perhatian utama pada defisit fiskal.
Rully mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam lima bulan pertama tahun 2026 telah mencapai Rp135 triliun atau setara 0,5 persen terhadap PDB, jauh lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp21 triliun atau 0,1 persen dari PDB.
“Sementara kalau kita sekarang di 5 bulan defisitnya sudah 0,5 persen ya, pasti market juga bertanya apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3 persen. Nah ini yang mungkin harus masih dipertanyakan ya,” kata Rully dalam acara Media Day Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Selasa.
Tekanan global dan geopolitik berpotensi memengaruhi sentimen investor terhadap pasar negara berkembang dan adanya defisit fiskal membuat negara memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan kebutuhan pembiayaan.
Untuk mengatasi hal ini, Rully menyarankan pemerintah mengomunikasikan kembali strategi fiskalnya secara jelas, misalnya melalui peningkatan penerimaan negara, pengendalian belanja atau penerbitan utang baru.
Rully juga mengatakan Indonesia harus mempertahankan sovereign rating yang naik peringkat ke level BBB untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor pada Indonesia dan menghindari prospek negatif.
Baca juga: Wamenkeu pastikan fiskal RI tetap terjaga dengan baik
Menjaga sovereign rating dinilai sangat penting karena sejak pasca-krisis 1998 peringkat utang Indonesia terus membaik hingga mencapai level investment grade.
Selain defisit fiskal, Rully juga menyoroti Indonesia yang menghadapi defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh impor minyak yang meningkat akibat kebutuhan energi dalam negeri, serta arus modal keluar (capital outflow) dari pasar saham dan obligasi yang menyebabkan neraca finansial ikut memburuk.
“Nah ini yang berbagai twin deficit yang mungkin menyebabkan memang rupiah saat ini cenderung tertekan,” katanya.
Rully mengatakan untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia masih perlu menaikkan suku bunga acuan, dan mempertahankan daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor asing melalui kenaikan yield obligasi.
Namun di sisi lain, BI juga tetap memberikan pelonggaran likuiditas, salah satunya dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN). Rully mengatakan SBN saat ini yang dimiliki oleh Bank Indonesia sudah tertinggi sepanjang sejarah, menembus Rp2.000 triliun.
Angka ini mencerminkan peran utama bank sentral sebagai penyangga pasar obligasi dan langkah ekspansi likuiditas untuk menyeimbangkan stabilitas perekonomian makro.
Rully mengatakan Indonesia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan akibat kombinasi dampak kenaikan suku bunga dan ruang fiskal yang lebih terbatas apabila tidak ada efisiensi untuk menjaga defisit.
Memasuki semester kedua 2026 hingga semester pertama 2027, perlambatan berpotensi semakin terasa seiring mulai munculnya dampak tertunda (lag effect) dari kenaikan suku bunga, yang umumnya baru dirasakan enam hingga dua belas bulan setelah kebijakan diterapkan.
“Kalau secara ekonomi sebenarnya di hampir seluruh negara itu akan mengalami perlambatan. Jadi kita expect sebenarnya akan ada slowing down tidak hanya di Indonesia, overall di seluruh negara,” katanya.
Baca juga: Airlangga memastikan stimulus semester II tak pengaruhi defisit APBN
Baca juga: Ekonom: Defisit di bawah 3 persen modal penting jaga persepsi pasar
Rully mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam lima bulan pertama tahun 2026 telah mencapai Rp135 triliun atau setara 0,5 persen terhadap PDB, jauh lebih besar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp21 triliun atau 0,1 persen dari PDB.
“Sementara kalau kita sekarang di 5 bulan defisitnya sudah 0,5 persen ya, pasti market juga bertanya apakah Indonesia masih bisa mempertahankan defisit di bawah 3 persen. Nah ini yang mungkin harus masih dipertanyakan ya,” kata Rully dalam acara Media Day Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Selasa.
Tekanan global dan geopolitik berpotensi memengaruhi sentimen investor terhadap pasar negara berkembang dan adanya defisit fiskal membuat negara memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan kebutuhan pembiayaan.
Untuk mengatasi hal ini, Rully menyarankan pemerintah mengomunikasikan kembali strategi fiskalnya secara jelas, misalnya melalui peningkatan penerimaan negara, pengendalian belanja atau penerbitan utang baru.
Rully juga mengatakan Indonesia harus mempertahankan sovereign rating yang naik peringkat ke level BBB untuk tetap mempertahankan kepercayaan investor pada Indonesia dan menghindari prospek negatif.
Baca juga: Wamenkeu pastikan fiskal RI tetap terjaga dengan baik
Menjaga sovereign rating dinilai sangat penting karena sejak pasca-krisis 1998 peringkat utang Indonesia terus membaik hingga mencapai level investment grade.
Selain defisit fiskal, Rully juga menyoroti Indonesia yang menghadapi defisit transaksi berjalan yang disebabkan oleh impor minyak yang meningkat akibat kebutuhan energi dalam negeri, serta arus modal keluar (capital outflow) dari pasar saham dan obligasi yang menyebabkan neraca finansial ikut memburuk.
“Nah ini yang berbagai twin deficit yang mungkin menyebabkan memang rupiah saat ini cenderung tertekan,” katanya.
Rully mengatakan untuk menjaga stabilitas Rupiah, Bank Indonesia masih perlu menaikkan suku bunga acuan, dan mempertahankan daya tarik aset keuangan Indonesia bagi investor asing melalui kenaikan yield obligasi.
Namun di sisi lain, BI juga tetap memberikan pelonggaran likuiditas, salah satunya dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN). Rully mengatakan SBN saat ini yang dimiliki oleh Bank Indonesia sudah tertinggi sepanjang sejarah, menembus Rp2.000 triliun.
Angka ini mencerminkan peran utama bank sentral sebagai penyangga pasar obligasi dan langkah ekspansi likuiditas untuk menyeimbangkan stabilitas perekonomian makro.
Rully mengatakan Indonesia diperkirakan masih akan mengalami perlambatan akibat kombinasi dampak kenaikan suku bunga dan ruang fiskal yang lebih terbatas apabila tidak ada efisiensi untuk menjaga defisit.
Memasuki semester kedua 2026 hingga semester pertama 2027, perlambatan berpotensi semakin terasa seiring mulai munculnya dampak tertunda (lag effect) dari kenaikan suku bunga, yang umumnya baru dirasakan enam hingga dua belas bulan setelah kebijakan diterapkan.
“Kalau secara ekonomi sebenarnya di hampir seluruh negara itu akan mengalami perlambatan. Jadi kita expect sebenarnya akan ada slowing down tidak hanya di Indonesia, overall di seluruh negara,” katanya.
Baca juga: Airlangga memastikan stimulus semester II tak pengaruhi defisit APBN
Baca juga: Ekonom: Defisit di bawah 3 persen modal penting jaga persepsi pasar
