Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.
"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.
Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.
Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.
Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.
"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.
Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.
"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.
Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.
"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.
Baca juga: Pemprov NTB jamin regulasi ramah investor bagi industri udang
Baca juga: NTB fokus tingkatkan nilai tambah sektor perikanan
Baca juga: KKP memperkuat kerja sama perlindungan konservasi Laut Gili Matra
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.
"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.
Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.
Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.
Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.
"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.
Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.
"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.
Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.
Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.
"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.
Baca juga: Pemprov NTB jamin regulasi ramah investor bagi industri udang
Baca juga: NTB fokus tingkatkan nilai tambah sektor perikanan
Baca juga: KKP memperkuat kerja sama perlindungan konservasi Laut Gili Matra
