Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan campuran solar dan bahan bakar nabati berbasis sawit 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga (PPN) Roberth MV Dumatubun mengatakan, Perseroan akan mendistribusikan biodiesel tersebut sesuai rencana dari seluruh terminal bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan fatty acid methyl ester (FAME) spesifikasi B50 secara paralel.
Sebagai awalan, Pertamina akan menyalurkan sejumlah 37,92 juta liter B50 pada 1 Juli 2026.
"PT PPN akan menyiapkan B50 sejumlah 87,27 juta liter per hari untuk disalurkan secara nasional," ujar Roberth kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).
Nantinya, kata Roberth, B50 akan didistribusikan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan agen penyalur minyak solar (APMS), milik Pertamina maupun Pertamina, melalui produk Biosolar dan Dexlite secara bertahap sesuai dengan arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dia juga memastikan seluruh terminal BBM Pertamina Patra Niaga yang berjumlah 126 unit telah siap mendistribusikan B50.
Baca Juga
- Resmi! Solar Jenis Baru B50 Meluncur 1 Juli 2026
- B50 Dimulai 1 Juli 2026, Gubernur Sumsel Harap Harga TBS Sawit Petani Terdongkrak
- Prabowo: B50 Diluncurkan Juli 2026, RI Tak Lagi Impor Solar
"Dari sisi kesiapan, seluruh fasilitas terminal BBM Pertamina Patra Niaga sudah siap mendistribusikan B50 mulai tanggal 1 Juli 2026," tutur Roberth.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.
Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor BBM jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.
"Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada beberapa waktu lalu.
Adapun, Bahlil telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Berupa Minyak Solar Sebesar 50% dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan.
"Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kesepuluh beleid tersebut dikutip Selasa (30/6/2026).
Dalam beleid tersebut pelaku usaha memang diwajibkan menyalurkan B50 mulai 1 Juli 2026. Namun, terdapat masa transisi.
Hal itu tak lepas dari lompatan persentase pencampuran yang cukup masif dari program sebelumnya, yakni B40.
"Badan usaha BBM yang masih memiliki persediaan BBN jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40% [B40] dapat menyalurkan biosolar sampai dengan tanggal 30 September 2026," bunyi Diktum kesembilan huruf a regulasi tersebut.
Kendati demikian, lepas dari masa transisi tersebut, pemerintah siap menindak tegas pelaku usaha yang tidak patuh. Badan usaha BBM yang mangkir dari kewajiban pencampuran maupun badan usaha BBN yang tidak menyalurkan biodiesel sesuai target minimal 50% akan dijatuhi sanksi administratif.
Adapun, sanksi administratif itu berupa teguran tertulis, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan perizinan berusaha. (Lili Sunardi)
