JAKARTA, KOMPAS – Transisi menuju ekonomi rendah karbon semakin mendesak seiring dampak perubahan iklim dan permintaan pasar terhadap produk-produk berkelanjutan. Dalam hal ini, industri perbankan berperan memobilisasi pembiayaan berkanjutan guna meningkatkan daya saing usaha dan sektor industri serta mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Demikian salah satu benang merah dari berbagai diskusi yang diadakan dalam forum Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, di Jakarta, Selasa (30/6/2026). Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan, seperti regulator, pelaku jasa keuangan, dan pelaku industri.
Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan, dampak risiko akibat perubahan iklim semakin nyata di depan mata. Perusahaan-perusahaan pun semakin sadar akan pentingnya investasi jangka panjang untuk mendukung ekonomi keberlanjutan.
“Dari perspektif kami di Maybank, kami telah melihat orang-orang, korporasi, mulai mengambil inisiatif lebih cepat. Tugas kami ialah mendorong korporasi untuk melakukan ini (transisi) dengan cepat,” katanya dalam sebuah panel diskusi.
Dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berlanjutan, Maybank Indonesia turut memperkenalkan Sustainable Shariah Restricted Investment Account (SRIA). Instrumen investasi ini mengintegrasikan antara nilai-nilai syariah sekaligus proyek-proyek hijau.
Menurut dia, transisi menuju ekonomi rendah karbon memang telah menjadi kebutuhan strategis bagi dunia usaha. Apalagi, dari sisi perdagangan global, negara-negara, seperti di kawasan Eropa, menuntut adanya aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG) dalam setiap produk yang diimpor.
Di bank, cara kami melihat nasabah selalu berdasarkan harga dasar. Bagi perusahaan yang sudah mengadopsi prinsip ESG, risikonya cenderung dipandang lebih rendah dan lebih resilien.
Di sisi lain, investasi untuk kebutuhan ESG juga mempertimbangkan proses bisnis yang lebih efisien. Dengan beralih ke energi yang lebih rendah emisi, misalnya, akan menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang.
“Di bank, cara kami melihat nasabah selalu berdasarkan harga dasar. Bagi perusahaan yang sudah mengadopsi prinsip ESG, risikonya cenderung dipandang lebih rendah dan lebih resilien,” ujarnya.
Adapun analisa itu berdasarkan Kerangka Kerja Produk Berkelanjutan (SPF), dan Kerangka Kerja Keuangan berbasis Akal Imitasi (Framework Financial Intelligence). Apabila, perusahaan benar-benar terbukti mengadopsi prinsip ESG, akses pembiayaan yang diberikan dapat lebih mudah dan murah.
Dalam sambutannya, Group Chief Sustainability Officer Maybank, Datuk Shahril Azuar Jimin, menyampaikan, transisi menuju ekonomi berkelanjutan bukan lagi agenda masa depan, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis bagi dunia usaha.
“Meskipun perjalanan transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak akan mudah, meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan isu tersebut juga menghadirkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing industri, serta penciptaan nilai jangka panjang,” tuturnya.
Dalam hal ini, Maybank telah menetapkan target pembiayaan berkelanjutan sebesar 300 miliar ringgit Malaysia, setara dengan Rp 1.314 triliun hingga 2030. Sementara itu, Maybank Indonesia, tercatat telah menggelontorkan pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp 8,2 triliun sepanjang 2025.
Hadir memberikan sambutan, yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.
Friderica mengingatkan, perekonomian global tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga risiko perubahan iklim dan volatilitas pasar. Perubahan iklim merupakan salah satu risiko terbesar yang berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, keputusan investasi, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam situasi tersebut, ketahanan tidak cukup dibangun melalui respons jangka pendek, melainkan dengan transformasi struktural. Terkait dengan itu, sektor jasa keuangan memiliki peran dalam memobilisasi pembiayaan dan mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.
“Transisi menuju ekonomi rendah karbon bukan hanya sebuah keharusan dari sisi lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi yang sangat besar. Mereka yang berinovasi dan berinvestasi lebih awal akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menciptakan nilai dan ketahanan jangka panjang,” ujarnya dalam sambutan.
Ia menambahkan, Indonesia juga memiliki komitmen terhadap Persetujuan Paris (Paris Agreement) terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan target mencapai emisi nol bersih (net zero emissions) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, dibutuhkan investasi dalam jumlah besar serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Maka dari itu, OJK terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan Indonesia melalui empat pilar.
OJK mendukung pengembangan ekosistem pasar karbon Indonesia untuk memobilisasi investasi hijau serta mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Pertama, mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai kerangka bersama untuk mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan maupun transisi, sejalan dengan prioritas nasional dan standar internasional.
Kedua, memperkuat pengelolaan risiko iklim melalui penyempurnaan metodologi, data, serta perangkat analisis guna meningkatkan ketahanan sektor jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan kualitas pengungkapan informasi keberlanjutan secara bertahap agar selaras dengan standar pelaporan yang diakui secara internasional.
“Keempat, OJK mendukung pengembangan ekosistem pasar karbon Indonesia untuk memobilisasi investasi hijau serta mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon,” ujarnya.
Sementara itu, Herman mengatakan, pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen dalam jangka panjang. Di sisi lain, Indonesia juga tetap harus terus bergerak menuju NZE pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk mencapai kedua target tersebut, pada 2026, sedikitnya dibutuhkan investasi lebih dari Rp 8.000 triliun. Namun, kebutuhan ini tidak bisa hanya mengandalkan dari pembiayaan publik atau anggaran pemerintah.
“Oleh karena itu, pemerintah memposisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan, melainkan sebagai katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta,” ujarnya.
Dari sisi publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif seperti Green Sukuk, SDG Bonds, Blue Bonds, serta Disaster Pooling Fund.
Di luar APBN, pemerintah terus mendorong perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, dan pembiayaan campuran (blended finance).
