Terkini, Makassar – DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di kantor sementara DPRD Sulsel, Selasa 30 Juni 2026.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo memimpin rapat yang dihadiri anggota DPRD dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel.
Dalam rapat itu, Achmad Fauzan Guntur mewakili Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan sejumlah catatan mengenai pendapatan, pembiayaan, infrastruktur, dan layanan kesehatan.
PPP Soroti Selisih Pendapatan Rp1 Triliun
Achmad Fauzan Guntur mempertanyakan selisih realisasi pendapatan daerah sekitar Rp1 triliun. Menurutnya, potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan di Sulawesi Selatan.
“Setelah mencermati nota penjelasan yang disampaikan, terdapat selisih anggaran pendapatan yang cukup mencolok, yakni mencapai 1 triliun. Kehilangan potensi sebesar satu triliun rupiah ini bukanlah angka yang kecil. Ini adalah ruang fiskal yang sedianya bisa membiayai jalan-jalan yang rusak, membangun ruang kelas baru, meningkatkan layanan kesehatan rakyat, serta menstimulus ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan,” tuturnya.
Ia meminta pemerintah menjelaskan sektor yang belum mencapai target beserta penyebabnya.
Pertanyakan Pembiayaan dan Utang Pajak
Achmad juga mempertanyakan realisasi pembiayaan daerah. Pemerintah mencatat penerimaan sekitar Rp83 miliar, sedangkan pengeluaran melampaui Rp135 miliar.
“Fraksi PPP meminta penjelasan mengenai penyelesaian utang bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2024 kepada pemerintah kabupaten/kota yang masih menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Achmad Fauzan Guntur.
Desak Audit Rest Area Jeneponto
Achmad menyoroti pembangunan Rest Area di Kabupaten Jeneponto yang telah menyerap anggaran besar, tetapi hingga kini belum dimanfaatkan.
“Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan kunjungan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kami menemukan fakta di lapangan bahwa infrastruktur yang menelan biaya besar tersebut sampai hari ini belum dimanfaatkan sama sekali dan terkesan menjadi proyek yang terbengkalai,” imbuhnya.
Ia mendesak pemerintah segera mengaudit proyek tersebut.
“Fraksi PPP sangat menyayangkan dan mohon ada keseriusan pemerintah melakukan audit terkait kegiatan yang dimaksud,” bebernya.
Soroti Dana Sharing BPJS
Selain itu, Achmad menilai pelaksanaan dana sharing Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan belum berjalan optimal. Ia meminta pemerintah menjelaskan penyebabnya sekaligus memaparkan langkah konkret agar layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
