Pasuruan (beritajatim.com) – Gerbong mutasi di lingkungan kepengurusan birokrasi tingkat kota kembali bergerak guna mengoptimalkan kinerja pelayanan publik di berbagai sektor strategis.
Langkah penyegaran organisasi ini diambil sebagai strategi taktis dalam menghadapi tuntutan keterbukaan informasi dan percepatan pembangunan daerah.
Para abdi negara yang terpilih menduduki posisi baru dituntut langsung beradaptasi dengan ritme kerja yang serbacepat dan dinamis. Evaluasi kinerja secara berkala dipastikan akan tetap berjalan ketat demi memastikan roda pemerintahan berputar pada jalur yang tepat.
“Selamat kepada seluruh pejabat yang hari ini dilantik. Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan jadikan jabatan ini sebagai kesempatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Wali Kota Pasuruan, Mas Adi.
Pengukuhan sumpah jabatan bagi 87 ASN tersebut digelar secara khidmat di Gedung Gradika pada Selasa (30/6), termasuk melantik Imam Subekti sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Andriyanto sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Pasuruan.
Secara rinci, perombakan struktur kali ini menyasar dua pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 22 pejabat Administrasi, serta 61 pejabat Fungsional. Selain itu, terdapat dua pejabat fungsional bidang kesehatan yang mendapat penugasan baru untuk memperkuat garda terdepan penanganan medis warga.
Konsep kepemimpinan yang modern dan tidak monoton menjadi penekanan utama agar setiap instansi tidak terjebak dalam rutinitas administratif yang kaku. Pendekatan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi.
“Jangan sampai ASN terlalu lama berada di zona nyaman. Rotasi ini bertujuan memperkaya pengalaman, menguji kemampuan, serta membentuk ASN yang adaptif terhadap berbagai tantangan dan dinamika organisasi,” tegas Mas Adi menambahkan arahannya mengenai esensi mutasi kerja tersebut.
Ia meminta seluruh jajarannya untuk tidak sekadar menjadi pengamat pasif, melainkan harus tampil sebagai eksekutor yang berani menghadirkan solusi konkret.
Sektor kesehatan di tingkat kecamatan juga menjadi perhatian khusus agar sistem rujukan medis dapat berjalan lebih inklusif dan memanusiakan pasien. Standar mutu operasional pada fasilitas kesehatan primer wajib ditingkatkan demi menjamin hak kesehatan masyarakat prasejahtera.
“Berikan pelayanan kesehatan yang humanis, responsif, cepat, dan tanpa diskriminasi. Kehadiran Puskesmas harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” pesan Mas Adi kepada para Kepala UPT Puskesmas yang baru dikukuhkan.
Di akhir sambutannya, ia menekankan agar budaya kerja responsif, digital, dan inovatif (RDI) wajib diimplementasikan secara nyata oleh seluruh aparatur Pemkot Pasuruan. (ada/ted)
