Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) di Pulau Sumatra ke dalam PT BPR Mangatur Ganda sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur industri BPR melalui konsolidasi.
Aksi korporasi tersebut diproyeksikan menghasilkan BPR dengan total aset lebih dari Rp400 miliar dan modal inti di atas Rp135 miliar.
Persetujuan penggabungan itu mencakup PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatra Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung) ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Sumatra Utara.
Langkah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha BPR, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Persetujuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tertanggal 19 Juni 2026.
Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara Triyoga Laksito menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada jajaran pengurus PT BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan pada Senin (29/6/2026).
Baca Juga
- Bank Bangkrut Bertambah, OJK Cabut Izin BPR Ceper Permata Artha
- OJK Setujui Penggabungan BPR Swadaya Anak Nagari dan BPR Ophir
- BPR Ophir dan Swadaya Anak Nagari Resmi Merger
Triyoga mengatakan penggabungan mulai berlaku sejak perubahan anggaran dasar BPR hasil merger memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum. Menurutnya, aksi korporasi ini menjadi salah satu penggabungan BPR dengan cakupan wilayah kerja yang meluas hingga lima provinsi di Pulau Sumatra.
"Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra," ujar Triyoga dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).
Dia menambahkan penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta strategi bisnis yang adaptif menjadi faktor penting agar BPR tetap kompetitif di tengah persaingan industri jasa keuangan.
OJK menilai aksi merger tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024—2027, khususnya pilar penguatan struktur dan daya saing melalui percepatan konsolidasi.
Selain itu, penggabungan juga menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Setelah penggabungan rampung, BPR Mangatur Ganda diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp400 miliar, modal inti di atas Rp135 miliar, serta rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) melampaui 50%.
Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas perseroan dalam mengembangkan inovasi produk, memperkuat teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, menjadi lebih optimal.
OJK juga mengimbau masyarakat dan nasabah tetap tenang serta terus mempercayakan layanan kepada industri BPR yang tengah diperkuat melalui kebijakan konsolidasi.
Regulator juga menegaskan akan terus mendorong transformasi dan penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah agar menjadi industri yang lebih efisien, kompetitif, tangguh, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.
