jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi yang digalang oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil terus bergulir di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta dan Surabaya.
Kelompok seperti Cipayung Plus dan berbagai aliansi kampus turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan publik yang mencakup isu ekonomi, kebijakan sosial, revisi undang-undang, hingga persoalan lingkungan dan penegakan hukum.
BACA JUGA: Pemerintahan Prabowo Bakal Tambah PLBN, Fokus Pembangunan di Papua dan Kalimantan
Gelombang protes ini mencerminkan akumulasi ketidakpuasan masyarakat yang belum mendapat respons yang memadai dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Demonstran menuntut evaluasi menyeluruh atas program andalan pemerintah ini.
BACA JUGA: Prabowo Bersih-Bersih BUMN: Selamat Tinggal Penggerogot Uang Negara!
Para pengunjuk rasa menilai program tersebut berpotensi memotong anggaran pendidikan dan menjadi pemborosan anggaran negara yang tidak proporsional dibanding urgensi kebutuhan masyarakat lainnya.
Selain itu, muncul tuntutan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), stabilitas harga Pertamax, serta penurunan harga kebutuhan pokok menjadi isu sentral.
BACA JUGA: Prabowo: Indonesia Sudah Puluhan Tahun Tak Bisa Bikin Mobil Sendiri
Melemahnya daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi dan nilai tukar Rupiah yang terdepresiasi memperparah kondisi ekonomi akar rumput.
Tuntutan ketiga adalah penolakan keras terhadap revisi Undang-Undang TNI menjadi isu politik yang paling sensitif.
Para demonstran menilai revisi ini membuka ruang bagi militer untuk memperluas kehadirannya di ranah sipil, yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan ancaman terhadap supremasi sipil.
Tuntutan keempat adalah isu perampasan ruang hidup masyarakat adat dan krisis lingkungan turut mewarnai aksi.
Kelompok masyarakat sipil mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani konflik agraria dan kerusakan ekosistem yang terus meluas di berbagai wilayah Indonesia.
Kritik Tajam atas Manajemen Politik Pemerintahan Prabowo
Di tengah eskalasi aksi unjuk rasa, suara kritis dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan mantan aktivis semakin mengeras.
Penilaian terhadap respons pemerintah dinilai lamban dan tidak strategis, mencerminkan ketidakmampuan membaca dinamika politik nasional yang terus memanas.
"Presiden Prabowo terlalu lamban dan tidak cerdas dalam manajemen politik, makanya situasi nasional makin rumit dan tidak ada perubahan yang dirasakan masyarakat dalam dua tahun awal pemerintahannya," ujar Firman Tendry, mantan aktivis 1998 sekaligus praktisi Hukum di Jakarta (30/6).
Pernyataan Firman Tendry merangkum sentimen yang kian meluas di kalangan masyarakat sipil.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo dianggap belum mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat lapis bawah.
Ketidakmampuan pemerintah dalam mengomunikasikan kebijakan dan meredam keresahan publik dinilai telah memperburuk krisis kepercayaan.
"Gelombang protes ini bukan sekadar ekspresi ketidakpuasan sesaat. Ia mencerminkan defisit kepercayaan publik yang struktural terhadap institusi negara. Bagi pembuat kebijakan lokal maupun nasional, aksi ini merupakan sinyal kuat bahwa komunikasi kebijakan perlu diperbaiki secara mendasar," lanjut Tendry.
Dia menegaskan pemerintah perlu membangun mekanisme dialog yang lebih inklusif dan responsif — bukan hanya merespons secara reaktif setelah demonstrasi membesar.
Menurutnya, transparansi dalam penganggaran program prioritas dan keterbukaan terhadap evaluasi publik merupakan langkah minimal yang diharapkan.
Ketiadaan respons yang cepat dan terukur berisiko mengubah aksi damai menjadi ketegangan sosial yang lebih luas dan lebih sulit dikendalikan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
