REPUBLIKA.CO.ID,,JAKARTA -- Universitas Nasional (UNAS) resmi mengusulkan sastrawan, budayawan, sekaligus tokoh pendidikan Indonesia, Sutan Takdir Alisjahbana (STA), sebagai calon penerima Gelar Pahlawan Nasional 2026. Tokoh yang dikenal sebagai salah satu pelopor modernisasi Bahasa Indonesia itu dinilai memiliki jasa besar dalam pengembangan bahasa, sastra, pendidikan, dan kebudayaan Indonesia.
Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra UNAS, Nana Yuliana mengatakan, dokumen pengusulan STA akan disampaikan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2D) melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (1/7/2026).
- Kejanggalan Kematian Dokter Icha, Ika FK Undana: Periksa Tiga Anggota DPRD!
- Pulang Haji, Tersangka Pelaku Pencabulan di Ponpes Banjarnegara Langsung Ditangkap
- Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono Bantah Terima Duit dari Terdakwa Korupsi Eks Bupati Bekasi
"Kemudian nanti akan direview dan diverifikasi. Lalu dari tim daerah disampaikan kepada pusat di Kemensos, kemudian ke Dewan Gelar di Kementerian Kebudayaan, baru nanti ke Presiden. Mudah-mudahan November ini STA bisa masuk dalam salah satu calon penerima Gelar Pahlawan Nasional," ujar Nana usai Seminar Nasional Sutan Takdir Alisjahbana di Kampus UNAS, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).
Seminar bertema "Menelaah Jejak Kepahlawanan Sutan Takdir Alisjahbana (STA): Kontribusi Bagi Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia" tersebut digelar sebagai bagian dari proses pengusulan. Seminar ini juga dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, serta sejumlah tokoh sastra dan budaya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Nana menjelaskan, seminar yang semula dijadwalkan pada 16 Juli itu dimajukan karena seluruh dokumen pendukung pengusulan harus diserahkan paling lambat 2 Juli 2026.
Menurut dia, STA merupakan sosok yang berperan penting dalam memodernisasi Bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa nasional sekaligus alat pemersatu bangsa.
"STA adalah yang pertama kali menulis tata Bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan memperkenalkan hukum MD (Menerangkan dan Diterangkan) dan DM (Diterangkan dan Menerangkan), sehingga Bahasa Indonesia memiliki struktur yang logis," ucapnya.
