Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprioritaskan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ke pasar rakyat sebagai langkah menjaga stabilitas harga serta memperkuat ketersediaan beras di masyarakat.
"Penyaluran beras SPHP terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan pasar rakyat menjadi prioritas utama penyaluran beras SPHP karena menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah.
Penyaluran beras SPHP pada dasarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi, namun pemerintah menempatkan pasar rakyat sebagai titik utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Menurutnya, penyaluran melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) tetap diperbolehkan, tetapi distribusi ke pasar rakyat diprioritaskan agar intervensi pemerintah lebih efektif dalam mengendalikan harga.
Baca juga: Kepala Bapanas masifkan beras SPHP-Minyakita ke pasar rakyat
Baca juga: Bulog percepat penyaluran beras SPHP, bantuan pangan jaga stabilitas
Pasar rakyat dinilai menjadi acuan pemantauan perkembangan harga beras karena pergerakan harga di lokasi tersebut mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.
"Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS (Badan Pusat Statistik) tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita," tuturnya.
Bapanas juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar rakyat yang belum terjangkau atau masih memiliki jumlah pedagang terbatas sehingga stabilisasi harga dapat berlangsung lebih merata.
"Mohon teman-teman pemerintah daerah membantu, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan," terang Maino.
Bapanas mencatat realisasi penjualan beras program SPHP tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah mencapai 393,4 ribu ton dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini. Capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Maino, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.
Adapun penyaluran beras SPHP dilakukan Perum Bulog melalui penugasan dari Bapanas. Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah.
Beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.
Baca juga: Bapanas pastikan harga beras SPHP tak naik meski fluktuasi kurs dolar
Baca juga: Hampir 5.500 ton beras SPHP di Lampung telah tersalurkan
Baca juga: Bulog Sumut salurkan 16.187 ton beras SPHP guna stabilkan harga
"Penyaluran beras SPHP terus dilakukan dengan memprioritaskan pasar rakyat sebagai titik distribusi utama," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan pasar rakyat menjadi prioritas utama penyaluran beras SPHP karena menjadi barometer pergerakan harga beras di berbagai daerah.
Penyaluran beras SPHP pada dasarnya dapat dilakukan melalui delapan saluran distribusi, namun pemerintah menempatkan pasar rakyat sebagai titik utama untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Menurutnya, penyaluran melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) tetap diperbolehkan, tetapi distribusi ke pasar rakyat diprioritaskan agar intervensi pemerintah lebih efektif dalam mengendalikan harga.
Baca juga: Kepala Bapanas masifkan beras SPHP-Minyakita ke pasar rakyat
Baca juga: Bulog percepat penyaluran beras SPHP, bantuan pangan jaga stabilitas
Pasar rakyat dinilai menjadi acuan pemantauan perkembangan harga beras karena pergerakan harga di lokasi tersebut mencerminkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.
"Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS (Badan Pusat Statistik) tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kita," tuturnya.
Bapanas juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke pasar rakyat yang belum terjangkau atau masih memiliki jumlah pedagang terbatas sehingga stabilisasi harga dapat berlangsung lebih merata.
"Mohon teman-teman pemerintah daerah membantu, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan," terang Maino.
Bapanas mencatat realisasi penjualan beras program SPHP tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah mencapai 393,4 ribu ton dari target nasional sebesar 828 ribu ton tahun ini. Capaian tersebut terus bergerak sesuai tahapan distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Maino, realisasi tersebut masih berada pada jalur yang sesuai dengan target. Fokus berikutnya adalah memperkuat distribusi di lokasi yang memberikan dampak paling besar terhadap stabilitas harga beras.
Adapun penyaluran beras SPHP dilakukan Perum Bulog melalui penugasan dari Bapanas. Penyaluran beras dilakukan dalam kemasan 5 kilogram dengan kualitas beras medium yang memiliki tingkat pecahan sekitar 25 persen serta kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah.
Beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).
Penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan pada 2026 dilakukan sepanjang tahun tanpa jeda, berbeda dengan pola tahun sebelumnya yang bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen demi menjaga harga di tingkat petani.
Baca juga: Bapanas pastikan harga beras SPHP tak naik meski fluktuasi kurs dolar
Baca juga: Hampir 5.500 ton beras SPHP di Lampung telah tersalurkan
Baca juga: Bulog Sumut salurkan 16.187 ton beras SPHP guna stabilkan harga
