Pantau - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan transformasi digital pemerintahan (government technology/GovTech) berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp1.500 triliun setelah menghadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Bansos di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Luhut mengungkapkan, "Kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Angka yang sangat besar. Hitungan-hitungannya sudah ada, sudah kami laporkan ke Presiden, dan ini betul-betul angka yang realistis."
Menurut Luhut, potensi penghematan tersebut berasal dari integrasi layanan pemerintah, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Transformasi Digital Diperluas ke Sejumlah DaerahLuhut mengatakan transformasi digital merupakan salah satu program prioritas Presiden yang menjadi fondasi pembangunan pemerintahan berbasis digital dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Saat ini, data dari delapan kementerian dan lembaga telah terintegrasi.
Data tersebut mulai diproses menggunakan teknologi AI.
Pemerintah juga memperkuat aspek keamanan data dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Luhut mengatakan pemerintah sedang memperluas uji coba transformasi digital ke 43 kabupaten dan kota.
Sebelumnya, program transformasi digital telah diterapkan di Banyuwangi.
Menurut Luhut, sejumlah daerah seperti Surabaya menunjukkan perkembangan implementasi yang lebih cepat.
Pemerintah membuka peluang memperluas program transformasi digital ke ratusan kabupaten dan kota sebelum peluncuran secara nasional.
Pemerintah Satukan 27 Ribu Aplikasi Tanpa Mengimpor Perangkat LunakLuhut mengungkapkan, "Kita tidak membeli atau mengimpor software sehingga membuat biaya tinggi. Kita hanya menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi yang ada di seluruh kementerian dan lembaga."
Pemerintah tidak mengimpor perangkat lunak dalam pelaksanaan transformasi digital pemerintahan.
Sekitar 27 ribu aplikasi yang dimiliki kementerian dan lembaga akan disatukan dalam sistem yang terintegrasi.
Luhut menambahkan seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam transformasi digital dikembangkan oleh talenta Indonesia.
Dengan memanfaatkan talenta dalam negeri, pemerintah tidak perlu mengimpor perangkat lunak dari luar negeri.
Selain meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, transformasi digital juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Luhut meyakini transformasi digital akan mendorong kenaikan rasio pajak Indonesia secara bertahap.
Rasio pajak Indonesia saat ini sekitar 9 persen.
Melalui transformasi digital, rasio pajak ditargetkan meningkat menjadi sekitar 11 hingga 13 persen.
Target tersebut diharapkan mendekati tingkat rasio pajak negara-negara di kawasan ASEAN.
