Oman dan Iran berencana menerapkan tarif layanan bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Ia ternyata tidak disusun tanpa acuan karena proposal tersebut disebut mengambil inspirasi dari sistem pengelolaan yang telah lama diterapkan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Dikutip dari New York Times, Rabu (1/7), Informasi itu diungkapkan seorang diplomat kawasan yang mengetahui pembahasan proposal antara Oman, Iran dan Barat.
Baca Juga: Ukraina Klaim Jadi Penyebab Kelangkaan Bensin di Rusia, Zelensky: Begitulah Kami Merespons Putin
Menurut diplomat tersebut, rancangan sebagian mengadopsi mekanisme yang berlaku di jalur pelayaran Selat Malaka dan Singapura. Dalam hal itu, sebuah yayasan swasta mengumpulkan kontribusi sukarela dari perusahaan pelayaran untuk mendukung keselamatan navigasi.
Konsep serupa kini ingin diterapkan di Selat Hormuz. Ia juga merupakan menjadi salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.
Proposal Oman nantinya akan membuat kapal-kapal yang melintas akan membayar biaya layanan sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan dan keamanan jalur pelayaran.
Meski demikian, masih terdapat perbedaan pandangan antara Oman dan Iran. Seorang diplomat menyebut biaya layanan dirancang bersifat sukarela sebagaimana sistem yang diterapkan di Selat Malaka dan Selat Singapura.
Namun, Iran menegaskan pemerintahannya menginginkan pembayaran tersebut bersifat wajib bagi seluruh kapal yang menggunakan Selat Hormuz.
Rencana tersebut muncul setelah perang mengubah situasi keamanan, menyusul tak berakhirnya konflik dari Iran-Amerika. Iran sendiri sempat memblokade Selat Hormuz. Hal itu membuat perdagangan global terganggu dan harga minyak dunia melonjak tajam.
Pascaperang, Iran mulai mendorong agar jalur pelayaran yang penting tersebut juga memberikan manfaat ekonomi melalui penerapan biaya layanan bagi kapal internasional.
Oman kemudian mengambil peran sebagai mediator sekaligus mitra dalam menyusun proposal baru. Negara yang selama ini dikenal netral itu juga diminta memimpin dialog mengenai masa depan pengelolaan Selat Hormuz.
Kesepakatan Amerika Serikat dan Iran menetapkan bahwa selama 60 hari kapal dagang tetap dapat melintas tanpa dikenakan biaya. Iran dan Oman, setelah masa tersebut berakhir, akan menentukan sistem baru melalui proses negosiasi.
Adapun Amerika Serikat masih menyatakan keberatan terhadap gagasan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyebut rencana pengenaan tarif di Selat Hormuz tidak dapat diterima.
Namun Oman tetap melanjutkan pembahasan dengan berbagai pihak. Selat Malaka dan Singapura dijadikan sebagai referensi dengan harapan dapat menawarkan mekanisme yang dianggap mampu menjaga keselamatan pelayaran sekaligus memberikan dukungan terhadap pengelolaan jalur laut strategis tersebut.
Baca Juga: Safari Politik ke Lampung Bikin Jokowi Kena Semprot Ketua DPR: Jaga Situasi Tetap Adem Ya
Selat Hormuz, apabila akhirnya disepakati, akan memiliki sistem pengelolaan baru yang terinspirasi dari salah satu jalur pelayaran tersibuk di Asia. Meski demikian, bentuk akhir dan mekanisme pembayarannya masih menjadi bahan negosiasi antara Oman, Iran dan Amerika Serikat.
