Pantau - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan penguatan keberlanjutan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi madrasah, pesantren, dan sekolah keagamaan menjadi perhatian pemerintah dalam pembahasan bantuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta.
Menag menyatakan BOS merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas layanan pendidikan agar proses pembelajaran tetap berjalan secara mandiri, memadai, dan berkelanjutan.
Ia mengungkapkan, "BOS merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas layanan pendidikan agar proses pembelajaran tetap berjalan secara mandiri, memadai, dan berkelanjutan."
Kebutuhan Anggaran Masih Mengalami KekuranganBerdasarkan identifikasi kebutuhan BOS madrasah swasta Tahun Anggaran 2026, kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp8,057 triliun.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 51.492 madrasah swasta dengan sasaran sebanyak 7.194.617 peserta didik.
Sementara itu, pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2026 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebesar sekitar Rp7,989 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp61,99 miliar.
Menag menyampaikan kekurangan anggaran tersebut telah diusulkan kepada Presiden sebagai bagian dari tambahan anggaran non-belanja pegawai.
Kementerian Agama Perkuat Tata Kelola Penyaluran BOSKementerian Agama terus berupaya memenuhi kebutuhan BOS dengan mengedepankan ketepatan sasaran, ketepatan jumlah bantuan, ketepatan waktu penyaluran, serta penguatan akuntabilitas penggunaan dana.
Kementerian Agama juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan bantuan pendidikan, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala teknis dalam proses pendistribusian bantuan.
Menag mengatakan, "Kami sudah mengidentifikasi kasus demi kasus yang terjadi. Kami akui masih ada hal-hal yang perlu kami sempurnakan secara teknis dalam pendistribusian, dan kami berharap tingkat kekeliruan pengelolaannya semakin berkurang."
Menag menegaskan Kementerian Agama berkomitmen memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan agar semakin tepat sasaran dan mampu meminimalkan berbagai kendala yang muncul di lapangan.
