JAKARTA, KOMPAS— Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi kembali dilakukan Pertamina Patra Niaga seiring penurunan harga minyak global. Penurunan harga ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00.00 WIB.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyebut, penyesuaian harga ini bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku, dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal, serta daya beli dan perekonomian masyarakat.
“Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah”, tuturnya dalam keterangan yang diterima Kompas.
Penyesuaian harga kali berlaku di daerah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) lima persen. Harga Pertamax Turbo turun tujuh persen dari Rp 20.750 per liter menjadi Rp 19.300 per liter.
Harga Pertamina Dex juga tidak lagi Rp24.800 per liter, melainkan turun 15 persen menjadi Rp 21.150 per liter. Harga Dexlite ikut turun 14 persen dari Rp 23.000 per liter menjadi Rp 19.700 per liter.
Harga avtur untuk penerbangan domestik juga disesuaikan menjadi Rp 19.190 per liter atau turun 14 persen dari Rp 22.190 per liter.
Kitty menegaskan, kualitas produk sesuai spesifikasi. Dengan demikian, masyarakat memperoleh manfaat optimal, baik dari sisi performa kendaraan maupun efisiensi penggunaan bahan bakar.
Penurunan harga BBM nonsubsidi, menurut ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, perlu diapresiasi.
"Di tengah tekanan biaya hidup, pelemahan daya beli, dan beban ekonomi rumah tangga yang terus menumpuk, setiap penurunan harga energi adalah kabar baik. Akan tetapi, kabar baik ini belum cukup besar untuk disebut sebagai stimulus daya beli yang memadai," tuturnya.
Achmad mempertanyakan, dari penyesuaian harga itu, siapa yang paling merasakan manfaatnya dan seberapa besar efeknya terhadap konsumsi. Hal terpenting, apakah penurunan ini cukup mengimbangi tekanan ekonomi yang selama ini ditanggung kelas menengah.
Ia menilai, penurunan harga BBM nonsubsidi memperlihatkan bahwa mekanisme penyesuaian harga masih bekerja. Dalam tata kelola energi yang sehat, ketika harga minyak dunia atau komponen pembentuk harga memberi ruang penurunan, manfaatnya memang harus dikembalikan kepada konsumen. Hal ini juga dinilai penting karena publik selama ini kerap merasa lebih cepat menanggung kenaikan daripada menikmati penurunan.
Namun, dia mengingatkan, penurunan harga BBM nonsubsidi bukan pengganti kebijakan perlindungan daya beli. Ini hanya satu instrumen kecil di dalam kebijakan ekonomi yang jauh lebih besar.
"Kelas menengah hari ini tidak hanya menghadapi biaya BBM. Mereka menanggung cicilan rumah atau kendaraan, biaya sekolah dan kuliah anak, biaya kesehatan, tarif transportasi, harga pangan, biaya sewa, iuran digital, serta tekanan pajak dan pungutan. Banyak dari mereka tidak masuk kategori miskin sehingga tidak menerima bantuan sosial reguler, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menghadapi kenaikan harga yang datang bertubi-tubi," tambahnya.
Selain itu, menurut Achmad, data makro juga perlu dibaca dengan hati-hati. BPS mencatat ekonomi Indonesia triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, dengan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu sumber pertumbuhan penting. Bank Indonesia juga menyebut konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen secara tahunan pada triwulan I 2026 karena didorong mobilitas masyarakat, momentum liburan Idul Fitri, dan paket stimulus pemerintah.
Masalahnya, konsumsi yang tumbuh pada musim hari besar belum tentu mencerminkan pemulihan daya beli yang merata. Sebagian konsumsi bisa terdorong oleh kebutuhan musiman, penggunaan tabungan, kredit konsumsi, atau belanja yang memang tidak bisa ditunda.
"Pertumbuhan konsumsi yang tampak baik di permukaan dapat menyembunyikan tekanan di bawahnya, terutama ketika kelas menengah mulai menunda pembelian barang tahan lama, mengurangi rekreasi, memilih produk lebih murah, atau menekan pengeluaran pendidikan dan kesehatan," lanjutnya.
Tekanan lain dicatat BPS, yakni inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen secara tahunan. Angka ini naik dari April 2026 sebesar 2,42 persen. Adapun inflasi inti berada di angka 2,59 persen.
"Angka ini mungkin masih dalam kisaran sasaran, tetapi bagi rumah tangga, inflasi bukan sekadar rata-rata nasional. Yang dirasakan adalah kenaikan harga pangan, transportasi, pendidikan, dan layanan harian," kata Achmad.
Di sisi lain, Bank Indonesia pada Juni 2026 menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Kebijakan ini penting secara makro, tetapi konsekuensinya terasa pada cicilan, kredit konsumsi, dan biaya usaha.
Lebih lagi, cakupan penurunan harga kali ini terbatas. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan solar subsidi tetap Rp 6.800 per liter. Harga Pertamax RON 92 juga tidak berubah di Rp 16.250 per liter untuk wilayah seperti DKI Jakarta dan Jawa. Hal ini berarti, lanjut Achmad, sebagian besar konsumen yang memakai BBM paling umum tidak mengalami penurunan langsung.
Pertamax Turbo adalah produk segmen tertentu. Dexlite dan Pertamina Dex membantu sebagian pengguna diesel nonsubsidi, tetapi belum merepresentasikan mayoritas rumah tangga kelas menengah bawah. Harga avtur turun, tetapi dampaknya ke harga tiket pesawat pun tidak otomatis.
Untuk itu, menurut Achmad, negara perlu hadir sebagai pengawal transmisi manfaat. Jika avtur turun, Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait perlu memastikan apakah penurunan biaya tersebut memberi ruang penurunan tarif, diskon rute tertentu, atau insentif konektivitas daerah.
Demikian pula untuk harga BBM nonsubsidi, pemerintah perlu menjelaskan secara transparan formula harga, komponen pajak daerah, margin distribusi, dan mekanisme evaluasinya.
Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan stimulus tambahan yang lebih langsung dan tidak boros fiskal. Dia mencontohkan beberapa insentif yang bisa meringankan beban masyarakat antara lain diskon sementara transportasi publik, insentif tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga menengah bawah dengan batas pemakaian tertentu, perluasan subsidi transportasi perkotaan, serta dukungan biaya pendidikan dan kesehatan bagi kelas menengah rentan dapat menjadi pilihan.
"Banyak keluarga tidak miskin secara statistik, tetapi sangat rentan ketika biaya sekolah, kuliah, obat, dan layanan kesehatan meningkat," ujarnya.
Untuk itu, DPR juga harus mengawasi kebijakan harga energi secara lebih serius. Pengawasan tidak cukup dilakukan ketika harga naik dan publik marah.
Justru ketika harga turun, DPR perlu memastikan manfaatnya sampai kepada masyarakat. Pemerintah pun harus menata ulang prioritas fiskal.
Jika APBN terus digunakan untuk program besar yang tidak langsung mengungkit produktivitas dan daya beli, sementara kelas menengah dibiarkan menghadapi tekanan biaya hidup sendiri, maka desain kebijakan fiskal kehilangan sensitivitas sosialnya.
Rudi (50) karyawan swasta yang bekerja di Jakarta hanya tersenyum pahit ketika mendengar harga BBM nonsubdisi disesuaikan, tetapi belum menyentuh Pertamax. Masyarakat, menurut dia, lebih banyak menggunakan Pertamax atau Pertalite.
Masalahnya sekarang ini, antrean Pertalite dan Pertamax lebih panjang sehingga kerap habis. Lebih lagi, beban biaya keluarganya terus semakin berat dengan kenaikan harga, biaya pendidikan dua anak, dan cicilan rumahnya.
- Pertamax Turbo: Rp 19.300 per liter (harga sebelumnya Rp 20.750 per liter)
- Pertamina Dex: Rp 21.150 per liter (harga sebelumnya Rp 24.800 per liter).
- Dexlite: Rp 19.700 per liter (harga sebelumnya Rp 23.000 per liter)
- Avtur Penerbangan Domestik (sebelum pajak) di Soekarno Hatta: Rp 19.190 per liter (harga sebelumnya Rp 22.190 per liter).
