Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 270 siswa akan mengisi Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon yang dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026.
Para peserta didik dari jenjang SD, SMP, dan SMA itu akan mulai memasuki asrama secara bertahap pada 11–13 Juli 2026 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini tengah mematangkan berbagai persiapan operasional melalui rapat koordinasi lintas perangkat daerah sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, mengatakan seluruh kebutuhan operasional harus diselesaikan sebelum sekolah mulai berjalan. Menurut dia, Sekolah Rakyat di Kabupaten Cirebon akan menyelenggarakan pendidikan untuk tiga jenjang sekaligus, yakni SD, SMP, dan SMA.
“Masing-masing jenjang diisi 90 siswa sehingga total terdapat 270 peserta didik yang akan tinggal di asrama,” kata Hendra, Rabu (1/7/2026).
Ia menjelaskan, seluruh proses seleksi peserta didik menjadi kewenangan Kemensos. Pemerintah daerah hanya bertugas mendukung operasional penyelenggaraan sekolah agar dapat berjalan optimal sejak hari pertama.
Baca Juga
- Punya Satelit Satria-1, Bakti Siap Dukung Konektivitas Sekolah Rakyat di 3T
- Sekolah Rakyat di Cirebon Dijadwalkan Beroperasi Pertengahan Juli
- Progres Konstruksi Sekolah Rakyat Baru 78%, Menteri PU Ungkap Kendalanya
Menurut Hendra, jumlah calon siswa yang memenuhi syarat sebenarnya lebih banyak. Namun, berdasarkan ketentuan dari Kemensos, kuota yang diberikan untuk Kabupaten Cirebon hanya 270 siswa atau masing-masing 90 siswa untuk setiap jenjang pendidikan.
Selain menyiapkan peserta didik, pemerintah daerah juga mempersiapkan tenaga pendidik sementara. Langkah itu dilakukan karena proses rekrutmen guru definitif oleh Kemensos masih berlangsung.
Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon bersama Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat telah memetakan kebutuhan guru untuk operasional awal. Kebutuhan tersebut meliputi lima guru kelas untuk SD serta sekitar 15 guru mata pelajaran untuk masing-masing jenjang SMP dan SMA, termasuk guru Pendidikan Jasmani.
Seluruh nama guru ditargetkan sudah ditetapkan pada 1–5 Juli 2026 dengan memanfaatkan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai guru tamu.
Hendra mengatakan, di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh siswa saat pertama kali memasuki asrama. Pemeriksaan itu dilakukan untuk mendeteksi kondisi kesehatan peserta didik sejak awal.
Pemerintah daerah juga menyiapkan layanan kesehatan berkala melalui puskesmas serta pendampingan psikolog untuk membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama.
“Sementara itu, Dinas Sosial bertanggung jawab menyiapkan tenaga pendukung asrama, mulai dari wali asrama, wali asuh, tenaga kebersihan, tenaga kesehatan, hingga petugas penyaji makanan. Personel tersebut direkrut dari unsur Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSK), dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH),” kata Hendra.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, sebelumnya menyatakan seluruh kuota peserta didik telah terpenuhi melalui mekanisme penjangkauan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
Kegiatan belajar mengajar direncanakan dimulai pada 14 Juli 2026. Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon juga akan menampung sementara siswa dari Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kota Cirebon karena pembangunan fasilitas serupa di daerah tersebut masih berlangsung.
“Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui sistem pendidikan berasrama. Di Kabupaten Cirebon, sekolah tersebut dibangun untuk menampung 270 siswa yang terbagi ke dalam tiga jenjang pendidikan dan menjadi salah satu proyek pendidikan prioritas yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027,” kata Hafidz.
