jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menaikkan tarif listrik merupakan langkah strategis yang menegaskan keberpihakan negara kepada rakyat.
Menurut Eddy, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi sektor ketenagalistrikan nasional, khususnya terkait ketergantungan pada batu bara dan gas sebagai sumber utama pembangkit listrik.
BACA JUGA: Waka MPR Eddy Puji Komitmen Prabowo Jadikan Sampah Prioritas Nasional, Penting
Dalam konteks ini, negara tidak hanya berhadapan dengan dinamika harga, tetapi juga persoalan pasokan yang terganggu akibat dinamika geopolitik.
“Saya mengapresiasi bahwa tarif listrik ini tidak akan naik. Karena kami lihat bahwa mengalami dua tantangan terbesar. Satu, tantangan untuk memberikan suplai batu bara sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas pembangkit-pembangkit PLN. Kedua, ketersediaan pasokan gas, karena batu bara dan gas merupakan dua sumber energi utama untuk menggerakkan pembangkit listrik kita saat ini,” ujar Waketum PAN ini.
BACA JUGA: Waka MPR Eddy Soeparno Janjikan Beasiswa S2 untuk Anak Buruh Lulusan Terbaik Unpatti
Eddy menegaskan dalam situasi ini biaya energi global mengalami volatilitas tinggi dan tekanan terhadap rantai pasok semakin kuat.
Keputusan untuk menahan tarif listrik bukan sekadar kebijakan populis, melainkan instrumen stabilisasi ekonomi yang krusial.
BACA JUGA: Waka MPR Eddy Soeparno Janjikan Beasiswa S2 untuk Anak Buruh Lulusan Terbaik Unpatti
Menurutnya, tanpa intervensi negara, kenaikan tarif listrik berpotensi memicu efek berantai terhadap inflasi, biaya produksi, dan daya beli masyarakat.
Namun demikian, tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa subsidi listrik benar-benar tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan.
“Yang perlu ditekankan adalah agar kenaikan harga listrik, kalau pun suatu ketika terjadi, tetap memperhatikan listrik untuk masyarakat kalangan ekonomi kelas bawah. Terutama mereka yang berada di kelas 450 VA, 900 VA, dan mungkin juga 1.300 VA. Untuk sektor industri, khususnya UMKM kecil dengan kapasitas 2.200 VA, itu juga perlu diperhatikan,” lanjutnya.
Doktor Ilmu Politik UI itu mendukung pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap skema subsidi energi, dengan pendekatan berbasis data dan integrasi lintas sektor.
Dia menilai selama ini tantangan utama subsidi bukan hanya soal besaran anggaran, tetapi juga akurasi penyaluran dan mencegah potensi subsidi tidak tepat sasaran.
Lebih jauh, dia menggarisbawahi bahwa kebijakan tarif listrik harus mengikuti prinsip keadilan distributif, di mana kelompok masyarakat mampu tidak lagi menikmati subsidi yang seharusnya dialokasikan bagi kelompok rentan.
“Untuk golongan yang besar-besar, saya kira sama dengan analogi BBM; untuk Pertamax memang harus disesuaikan, Pertamax Turbo disesuaikan, tetapi Pertalite tetap dipertahankan. Jadi, untuk UMKM serta masyarakat kelas ekonomi bawah, itu tetap dipertahankan. Bahkan kalau bisa, diskon listrik yang selama ini mereka nikmati juga tetap diteruskan,” tegas Eddy.
Dalam perspektif yang lebih luas, Eddy juga menekankan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan transisi kebijakan energi yang lebih berkelanjutan.
Ketergantungan pada batu bara dan gas, meskipun masih dominan, perlu secara bertahap dikurangi melalui diversifikasi energi dan percepatan investasi pada energi baru dan terbarukan.
“Ke depan, kami tidak bisa terus-menerus berada dalam siklus menahan harga setiap kali terjadi tekanan. Harus ada upaya membangun sistem energi yang lebih tahan terhadap guncangan global, sekaligus tetap menjamin akses energi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eddy Soeparno Raih KWP Award 2026 Berkat Konsistensinya Mengawal Isu Energi Hijau
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com
