Harga Minyak Mulai Turun, Risiko Pasokan Global Masih Mengintai

Bisnis.com, JAKARTA - Koreksi tajam harga minyak dunia dinilai belum mencerminkan pulihnya pasokan. Analis memperingatkan pasar terlalu cepat mengabaikan ancaman gangguan pelayaran di Selat Hormuz meski Amerika Serikat (AS) dan Iran telah mencapai gencatan senjata.

Menurut para analis, lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz diperkirakan tidak segera kembali ke kondisi normal sebelum perang, meskipun aktivitas mulai meningkat setelah kesepakatan gencatan senjata AS-Iran. Pasalnya, Teheran dinilai masih berupaya mempertahankan pengaruhnya atas jalur pelayaran energi paling strategis di dunia tersebut.

Managing Director of Investments Tufton Investment Management Nikos Petrakakos mengatakan, banyak perusahaan pelayaran masih enggan mengirimkan kapal melalui Selat Hormuz. Hal itu dipicu ketidakpastian atas keberlanjutan perdamaian, kekhawatiran terhadap ranjau laut yang masih tersisa hingga tingginya premi asuransi risiko perang.

"Walaupun aktivitas mulai meningkat, secara umum kondisinya masih jauh dari situasi sebelum konflik," ujar Petrakakos dikutip dari CNBC International, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan data Tradingview, harga minyak jenis Brent terpantau turun 0,42% di level US$72,60 per barel, turun jauh dibandingkan puncaknya yang sempat melampaui US$188 per barel pada akhir April ketika konflik memanas.

Pendiri sekaligus Direktur Riset Energy Aspects Amrita Sen menilai pasar masih meremehkan besarnya gangguan yang tersisa terhadap aktivitas pelayaran.

Menurutnya, kapal-kapal yang sebelumnya tertahan kini memang mulai melintasi Selat Hormuz. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah meyakinkan perusahaan pelayaran agar kembali mengoperasikan armadanya di kawasan tersebut.

"Biaya pengiriman saat ini masih sangat tinggi dan jumlah perusahaan pelayaran yang bersedia kembali beroperasi di sana juga masih sangat terbatas," kata Sen.

Risiko sanksi

Para analis menilai kecil kemungkinan Iran menerapkan sistem tarif resmi bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun, Teheran diperkirakan tetap akan berupaya memperkuat kendalinya terhadap jalur pelayaran tersebut.

Petrakakos mengatakan, pengaturan mengenai kemungkinan pungutan atau koordinasi dengan Iran masih bersifat tidak resmi. Sebagian besar perusahaan pelayaran menghindari komunikasi langsung dengan Iran karena khawatir terkena sanksi internasional.

Menurut dia, koordinasi resmi dengan Iran 'tidak terjadi' karena dapat menjadi persoalan yang berisiko bagi perusahaan jika di kemudian hari dikenai sanksi. Bahkan, sejumlah operator kapal disebut memilih mematikan transponder agar lokasi kapal tidak terlacak.

"Sebelum perang, Iran praktis tidak memiliki kendali terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu kini telah berubah dan saya tidak melihat Iran akan kembali ke posisi sebelumnya," ujar Petrakakos.

Dia menambahkan Iran diperkirakan akan terus mendorong mekanisme koordinasi tertentu dengan menempatkan Selat Hormuz layaknya Terusan Suez atau Terusan Panama sehingga memiliki kendali lebih besar atas lalu lintas kapal.

Sementara itu, Sen menilai sistem pungutan resmi tidak akan dapat diterima oleh negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) maupun perusahaan-perusahaan Barat. Menurutnya, isu tersebut lebih berkaitan dengan kebutuhan Iran memperoleh dana untuk membiayai rekonstruksi pascaperang.

"Iran memanfaatkan pengaruhnya secara agresif untuk menunjukkan bahwa mereka yang mengendalikan pelayaran, terutama di jalur selatan. Namun, perusahaan-perusahaan Barat tidak akan diizinkan membayar pungutan tersebut," ujarnya.

Persediaan Minyak

Petrakakos juga mengingatkan bahwa kapal pengangkut minyak dan gas belum tentu akan mendapat prioritas melintasi Selat Hormuz. Menurut dia, muatan lain seperti barang manufaktur bernilai tinggi yang diangkut kapal kontainer juga memiliki kepentingan strategis dan ekonomi.

Sementara itu, kapal pengangkut curah kering (dry bulk) yang umumnya membawa komoditas bernilai lebih rendah memiliki profil risiko berbeda karena biaya asuransi menjadi porsi yang lebih kecil dibandingkan nilai muatannya.

Head of Commodity Strategy BNP Paribas Markets 360 Aldo Spanjer mengatakan, pengaruh Iran di Selat Hormuz masih menjadi salah satu faktor utama yang menentukan arah pasar minyak.

Menurut dia, dalam skenario dasar (base case), Iran pada akhirnya dapat melepaskan kendali formal atas Selat Hormuz, termasuk rencana penerapan sistem pungutan.

"Sistem tarif itu pada dasarnya berkaitan dengan pendapatan, dan ada cara lain untuk memperoleh pendapatan tersebut," ujar Spanjer.

Dia menambahkan fokus pasar minyak kini telah bergeser dari risiko gangguan pasokan menuju kecepatan pembangunan kembali persediaan minyak global yang sempat terkuras selama konflik.

"Narasi yang berkembang di pasar sekarang adalah bagaimana mengisi kembali seluruh stok yang telah berkurang. Hampir seluruh negara pengimpor minyak akan meningkatkan cadangannya," katanya.

Spanjer mempertahankan proyeksi harga minyak Brent di level US$80 per barel pada akhir tahun. Menurutnya, tambahan pasokan masih dapat diserap oleh negara-negara yang tengah membangun kembali cadangan minyak.

"Jika nota kesepahaman [memorandum of understanding/MoU] tetap berjalan dan pasokan ke pasar meningkat, saya memperkirakan harga akan pulih secara moderat karena masih ada kapasitas permintaan untuk menyerap tambahan pasokan tersebut. Artinya, pasar kemungkinan bergerak dalam kisaran yang relatif terbatas," ujarnya.

Untuk jangka lebih panjang, Spanjer memperkirakan harga minyak akan bergerak pada kisaran US$75—US$85 per barel sepanjang 2027. Setelah persediaan kembali normal, potensi kenaikan harga diperkirakan lebih terbatas karena kebutuhan membangun stok mulai berkurang.

"Saya tidak melihat harga bisa bertahan di atas US$85 per barel karena tidak akan banyak pihak yang bersedia membangun stok pada level harga tersebut. Sebaliknya, saya juga tidak memperkirakan harga turun di bawah US$75 per barel karena masih ada banyak aksi beli oportunistis di pasar," katanya.