JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan di Indonesia harus dilakukan melalui kolaborasi yang terukur, terkoordinasi, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peserta didik.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan pemerintah membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan sektor swasta, lembaga filantropi, dan masyarakat sipil.
BACA JUGA:Liverpool Berani Bayar Rp1,2 Triliun demi Jeremy Jacquet, Bek Muda Prancis Resmi Merapat
Namun, pola kemitraan tersebut harus meninggalkan pendekatan yang berjalan sendiri-sendiri agar hasilnya dapat dievaluasi secara objektif.
“Kita ingin mengubah pola kerja sama yang selama ini terfragmentasi. Ke depan, dampaknya harus bisa diukur sehingga lebih tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Suharti dalam diskusi Menavigasi Lanskap Pendidikan dan Kesehatan Indonesia 2025 di Jakarta, Selasa 30 juni 2026.
Menurutnya, penerima manfaat utama dari setiap kolaborasi bukanlah Kemendikdasmen, melainkan anak-anak Indonesia yang berhak memperoleh layanan pendidikan berkualitas.
BACA JUGA:Penyelenggaraan Haji 2026 Tuntas, 60 Jemaah Haji Masih Jalani Perawatan di Arab Saudi
Karena itu, kementerian menyambut baik rencana kerja sama dengan Filantropi Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bermutu secara merata.
Sementara itu, Research Analyst Katadata Insight Center, Kanza Nabeela Putri, menilai sektor filantropi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya di bidang pendidikan.
Meski berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, distribusi program filantropi dinilai masih terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur yang lebih baik, seperti Jawa dan Sumatera.
Ia mengungkapkan, daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, distribusi guru yang belum merata, hingga kondisi infrastruktur sekolah yang belum memadai.
BACA JUGA:Dugaan Impor Sianida Jadi Sorotan, KPK dan BPKP Didesak Audit PT PPI?
Berdasarkan riset terhadap 28 lembaga filantropi, Katadata Insight Center menemukan lima tantangan utama yang menghambat efektivitas program, yakni keberlanjutan pendanaan, regulasi yang belum adaptif, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan infrastruktur di daerah 3T, serta minimnya tenaga profesional dan relawan.
Karena itu, sinergi yang terukur antara pemerintah dan sektor filantropi dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.
