Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 yang mengalami defisit.
Defisit kali ini mengakhiri catatan reli surplus beruntun Indonesia selama 72 bulan sejak Mei 2020.
Menurut Purbaya, hal itu dipicu oleh melonjaknya impor minyak dan gas (migas) yang diiringi kenaikan harga minyak dunia.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS, akibat impor yang mencapai 24,81 miliar dolar AS, sementara ekspor hanya sebesar 23,20 miliar dolar AS.
BPS mencatat neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar 3,76 miliar dolar AS, yang terutama disumbang oleh impor hasil minyak dan minyak mentah.
Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS, dengan penyumbang utama berasal dari komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.
"Dugaan saya karena kita impor migas. Saya pikir di situ yang membuatnya (impor) naik,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Namun demikian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono melaporkan walaupun terjadi defisit neraca perdagangan di Mei 2026, secara kumulatif Indonesia masih membukukan surplus neraca perdagangan pada rentang Januari-Mei 2026.
"Dimana pada periode tersebut neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS," ujar Ateng.
Dia menjelaskan, surplus neraca perdagangan di Januari-Mei 2026 itu utamanya ditopang sektor non-migas yang mencapai sebesar 16,31 miliar dolar AS.
"Sementara untuk neraca perdagangan migas masih mengalami defisit sebesar 12,28 miliar dolar AS," ujarnya.
Sehingga, Menkeu menyebut bahwa kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif.
"Jadi kenaikannya betul seperti yang saya bilang tadi, karena migas yang defisitnya membesar karena harga minyak yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," kata Menkeu. (rpi)
