jpnn.com - JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengaitkan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dengan pacu jalur.
Budi menilai kasus Bupati Kuansing Suhardiman Amby mencoreng nilai-nilai luhur daerah yang dikenal sebagai tanah kelahiran pacu jalur.
BACA JUGA: KPK Ungkap Fakta Baru soal Bupati Kuansing, Bakal Merembet Lagi nih
Dia mengatakan Kuansing selama ini dikenal sebagai tanah kelahiran pacu jalur yang mencerminkan semangat gotong royong dan kerja kolektif masyarakat.
"Ketika korupsi kembali terjadi di Kuansing, yang tercoreng bukan hanya integritas penyelenggara negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi kebanggaan daerah," ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7).
BACA JUGA: Zulkarnain Suap Bupati Kuansing Demi Jabatan Sekda, ada Peran Pengusaha
Budi mengatakan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan integritas dan upaya pencegahan korupsi di Kuansing harus terus dilakukan secara konsisten agar praktik serupa tidak terulang.
Menurut dia, dugaan tindak pidana korupsi tersebut juga berkaitan dengan proyek-proyek strategis daerah yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
BACA JUGA: Lolos dari OTT KPK, Bupati Kuansing Tiba-Tiba Menyerahkan Diri Seusai Istri Muda Dibawa ke Jakarta
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan kasus Suhardiman merupakan operasi tangkap tangan (OTT) kedua yang dilakukan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi.
“Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada 2021, yaitu AP (Andi Putra, red.) selaku Bupati Kuansing periode 2021-2025, dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU (hak guna usaha),” kata Taufik.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan menangkap 10 orang. Operasi itu merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Dari 10 orang yang diamankan, lima orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Mereka terdiri atas tiga pihak swasta, seorang aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, dan istri Suhardiman, Suci Nitia Edwar.
KPK kemudian meminta Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain menyerahkan diri pada 30 Juni 2026.
Keduanya memenuhi panggilan tersebut dan dijemput penyidik KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Banten.
Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. (antara/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
