BELUM genap 100 hari kematian dokter Myta Aprilia Azmy, dokter internship di RSUD KH. Daud Arif, Jambi, pada Jumat lalu (26/06/2026), dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni menyusulnya.
Ia adalah dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kematian dokter Icha—sapaan populernya—tak kalah tragis. Ia ditemukan gantung diri di rumah keluarganya.
Tentu saja publik heboh. Muncul dugaan bahwa dokter Icha mengalami depresi berat sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidup dengan gantung diri.
Dilaporkan sejumlah media, beberapa hari sebelum kematiannya, dokter Icha merasa terintimidasi, terancam, terhina, dan mendapatkan kekerasan verbal oleh tiga anggota DPRD Kabupaten TTU. Ia merasa profesionalitas dan kehormatannya sebagai dokter direndahkan.
Hal itu terjadi di hadapan rekan kerja, pasien dan warga di IGD RS Leona saat ia bekerja menangani pasien yang digigit ular. Satu di antara tiga anggota DPRD itu diketahui masih berkerabat dengan pasien yang ditangani dokter Icha.
Dilaporkan Kompas.id (29/06/2026), mereka memaksa dengan nada tinggi agar dokter memberikan serum antibisa ular. Namun, dokter tetap berpegang pada prosedur medis.
Saya kutip dari Kompas.id tersebut, salah seorang anggota DPRD sempat berteriak, "Panggil wartawan, panggil wartawan." Yang lain menimpali, "Ingat ya wajah saya. Saya anggota DPRD Komisi III yang membawahkan dinas kesehatan."
Baca juga: Tak Semua Harus Diberi Sentuhan Militer
Tentu saja pembuktian dugaan-dugaan atas kematian dokter Icha menjadi ranah penegak hukum. Namun, membaca rangkaian kejadiannya, saya kira, kematian tragis dokter Icha bukan sekadar berita duka tentang kehilangan seorang dokter muda bertalenta.
Tragedi dokter Icha adalah alarm keras yang memperlihatkan borok struktural relasi kuasa di ruang publik kita. Tentu saja menggelisahkan publik.
Peristiwa tersebut melampaui batas konflik interpersonal biasa. Juga melampaui kasus kedokteran belaka.
Satu pertanyaan pokok yang patut kita renungkan: mengapa seorang profesional dapat merasa begitu rentan berhadapan dengan pemegang kekuasaan?
Pierre Bourdieu, sosiolog asal Perancis, menyebut bentuk dominasi semacam itu sebagai “kekerasan simbolik” (symbolic violence). Kekerasan jenis ini tidak hadir dalam bentuk pukulan atau siksaan fisik, melainkan melalui otoritas yang melekat pada jabatan, status, dan prestise.
Ia bekerja bukan karena kekuatan otot, melainkan karena masyarakat mengakui simbol-simbol kekuasaan tersebut sebagai sesuatu yang sah dan wajar. Dalam perspektif Bourdieu, jabatan bukan sekadar kedudukan administratif. Jabatan adalah modal simbolik.
Seorang pejabat membawa legitimasi negara, akses terhadap birokrasi, jaringan kekuasaan, dan pengaruh politik. Ketika ia berbicara, yang didengar publik bukan hanya suara seorang individu, melainkan suara yang dianggap mewakili otoritas negara.
Di sinilah letak paradoksnya. Demokrasi memberikan legitimasi kepada pejabat publik untuk melayani masyarakat, tetapi legitimasi yang sama (ketika kehilangan kendali etik) dapat berubah menjadi modal simbolik yang menekan warga.
Tabrakan Antar-ArenaBourdieu memandang masyarakat sebagai kumpulan berbagai “field” atau arena sosial. Setiap arena memiliki logika, aturan, nilai dan sumber legitimasi sendiri.
Rumah sakit adalah arena profesi. Yang menjadi dasar kewenangan di dalamnya adalah ilmu kedokteran, etika profesi, standar operasional, dan keselamatan pasien.
Di IGD, aturan tertinggi yang berlaku adalah standar operasional medis dan sistem triase: keselamatan nyawa pasien didasarkan pada tingkat kegawatan klinis, bukan pada tingkat jabatan atau afiliasi politik keluarga pasien.
