HARIAN.FAJAR.CO.ID, MEDAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Medan pada 1 Juli 2026 menjadi momen strategis bagi para kepala daerah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menghadapi kompleksitas pembangunan perkotaan. Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menegaskan bahwa acara ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang penting untuk berbagi inovasi dan mempercepat transformasi digital pemerintahan.
Rakernas APEKSI yang dihadiri oleh wali kota dari seluruh Indonesia secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, yang juga menekankan pentingnya inovasi dan pengembangan kapasitas fiskal daerah. Tasming Hamid menjelaskan bahwa forum ini membahas berbagai isu strategis mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, transformasi digital, penguatan ketahanan kota, hingga strategi pengembangan ekonomi daerah.
“Berbagai isu strategis perkotaan dibahas bersama melalui forum Rakernas APEKSI ini, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga penguatan ketahanan kota,” katanya.
Lebih lanjut, Tasming menegaskan bahwa APEKSI berperan krusial dalam memperkuat kapasitas pemerintah kota agar mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Tasming juga mengungkapkan bahwa Rakernas menjadi kesempatan berharga untuk mempelajari inovasi yang telah berhasil diterapkan di berbagai kota, termasuk dalam transformasi digital dan pengembangan ekonomi daerah. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah sebagai kunci percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami juga belajar dalam hal transformasi digital pemerintahan, pengembangan ekonomi daerah, hingga penguatan kolaborasi antarwilayah dalam mendukung program pembangunan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya mengajak kepala daerah untuk tidak bergantung pada pola pembangunan konvensional dan mulai memanfaatkan skema pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Menurutnya, skema ini terbukti mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Hari ini saya melihat dengan bangga dan optimistis bagaimana kota-kota saat ini menjadi transformer, menjadi survivor dengan berbagai macam inisiatif kepemimpinan,” beber Bima Arya.
Beberapa daerah seperti Semarang, Samarinda, dan Madiun disebut telah sukses memanfaatkan KPBU dalam mendukung percepatan pembangunan. Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun city branding yang kuat sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah, yang merupakan cerminan identitas kota berdasarkan sejarah, potensi, dan visi masa depan. (*/)
