Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkap pelemahan daya beli serta meningkatnya biaya produksi menjadi tantangan serius bagi industri manufaktur yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta berpandangan bahwa kontraksi Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur nasional ke level 46,9 pada Juni 2026 dipicu oleh kebijakan perlindungan produk lokal dan belum mumpuninya integrasi ekosistem industri domestik.
"Kenaikan harga bahan baku, energi, suku bunga langsung berimbas pada daya saing. Jangankan bersaing untuk ekspor, di dalam negeri saja pemerintah tidak bisa menciptakan iklim persaingan yang kondusif," ujar Redma kepada Bisnis, Kamis (2/7/2026).
Kerentanan ini membuat sektor hulu hingga hilir domestik mudah limbung saat dihadapkan pada gejolak pasar, baik di pasar ekspor maupun pasar dalam negeri.
Kondisi industri kian menantang setelah upaya pemerintah mengendalikan produk impor belum memperlihatkan hasil optimal. Redma menyebut jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi regulasi yang tegas, kejatuhan indeks manufaktur diproyeksikan bakal makin dalam.
"Ini masuk posisi lampu kuning menuju merah kalau pemerintah masih merasa semuanya masih baik-baik saja," pungkasnya.
Baca Juga
- PMI Manufaktur Melemah, Apindo Minta Pemerintah Jaga Daya Beli
- APSyFI Ungkap Industri Tekstil dalam Situasi Sulit, Biaya Produksi Bahan Baku Melonjak
- Airlangga Sebut Gangguan Rantai Pasok Jadi Biang Kerok PMI Manufaktur Kontraksi
Berdasarkan laporan S&P Global indeks PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai gangguan rantai pasok di tingkat global menjadi faktor utama yang menekan sektor riil di dalam negeri, sehingga kinerja manufaktur yang tecermin dalam angka PMI terperosok ke zona kontraksi.
Airlangga menjelaskan bahwa dampak disrupsi rantai pasok global ini sebenarnya sudah terjadi lebih dahulu di negara-negara lain, sementara Indonesia baru merasakan efek rambatannya secara penuh belakangan ini.
"Itu terkait dengan supply chain [rantai pasok]. Jadi supply chain sangat terganggu, dan kita memang Indonesia dapatnya lagging. Jadi telat untuk terganggunya," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).
