SETIAP musim wisuda, kota-kota besar selalu menyuguhkan pemandangan yang sama: barisan mobil bertabur bunga, foto keluarga di depan gedung kampus megah, dan toga hitam yang berkibar penuh optimisme.
Namun di balik euforia itu, tersimpan babak baru yang jauh lebih sunyi dan melelahkan—ratusan lamaran yang dikirim tanpa balasan, wawancara yang berujung penolakan, hingga akhirnya banyak sarjana muda terpaksa berdamai dengan kenyataan: bekerja jauh dari bidang keahliannya, atau bahkan mengantre di aplikasi ojek daring dengan ijazah sarjana yang tersimpan rapi di lemari.
Kota yang Tidak Lagi MenjanjikanDari perspektif sosiologi perkotaan, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari peran kota sebagai pusat gravitasi aspirasi.
Sejak lama, kota—terutama kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung—diposisikan sebagai ruang di mana mobilitas sosial vertikal dimungkinkan.
Kampus-kampus tumbuh di kota, industri jasa dan formal terpusat di kota, dan karenanya migrasi kaum muda dari daerah menuju kota besar seolah menjadi jalan wajib untuk "naik kelas."
Baca juga: Polri untuk Masyarakat, Bukan untuk Ditakuti Masyarakat
Logika ini yang oleh sosiolog perkotaan sering disebut sebagai urban bias—anggapan bahwa peluang hidup yang baik hanya tersedia di ruang kota.
Masalahnya, daya tampung kota tidak tumbuh secepat jumlah lulusan yang dihasilkan sistem pendidikan tinggi.
Setiap tahun, ratusan ribu sarjana baru memasuki pasar kerja perkotaan yang sama, sementara sektor formal—birokrasi, korporasi, industri kreatif—tidak berkembang proporsional.
Akibatnya terjadi apa yang disebut Randall Collins sebagai credential inflation: nilai tukar ijazah terus merosot karena jumlah pemegangnya melampaui jumlah posisi yang tersedia.
Ijazah S1 yang dulu cukup untuk melamar posisi staf, kini harus bersaing dengan pemegang gelar magister untuk pekerjaan yang sama, bahkan untuk pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan gelar sama sekali.
Fenomena ini bukan sekadar keluhan, melainkan tergambar jelas dalam data. Badan Pusat Statistik mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan Diploma IV, S1, S2, dan S3 pada Februari 2025 berada di angka 6,23 persen—melonjak tajam dari 5,25 persen pada Februari 2024.
Secara absolut, jumlah sarjana yang menganggur menembus angka 1.010.652 orang, tertinggi dalam empat tahun terakhir.
Ironisnya, kelompok berpendidikan tinggi kini justru menyumbang tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibanding lulusan SMP maupun SD, sebuah anomali yang mematahkan asumsi lama bahwa pendidikan tinggi otomatis menjamin penyerapan kerja.
Lebih memprihatinkan lagi, riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) akhir 2025 mencatat sekitar 45 ribu lulusan S1 dan 6 ribu lulusan pascasarjana masuk kategori "putus asa mencari kerja"—mereka yang berhenti mencari pekerjaan bukan karena sudah bekerja, melainkan karena lelah dan kehilangan harapan menembus pasar kerja.
Dalam term sosiologi, ini adalah bentuk discouraged worker syndrome yang berpotensi menjelma menjadi keterasingan sosial (social alienation) kaum muda terdidik perkotaan.
