JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) memperkuat kerja sama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia melalui Persidangan Ke-22 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja (KK/JKK) SOSEK MALINDO yang digelar di Batam pada 22-25 Juni 2026.
Forum bilateral tersebut mempertemukan delegasi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan diplomasi pembangunan kawasan perbatasan hingga peningkatan konektivitas antarwilayah.
Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Amran selaku Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja SOSEK Indonesia mengatakan persidangan menjadi momentum penting untuk mempercepat tindak lanjut hasil Persidangan Ke-19 Sekretariat Bersama (Sekber) SOSEK MALINDO yang sebelumnya berlangsung di Bandung.
BACA JUGA:7 Wahana Seru di LEGOLAND Malaysia untuk Liburan Keluarga Unik
Menurutnya, setiap pembahasan dalam forum tersebut harus menghasilkan kesepakatan yang implementatif, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
"Kesepakatan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," katanya kepada awak media, Rabu 1 Juli 2026.
BACA JUGA:DPO Jaringan Fredy Pratama Dipulangkan dari Malaysia, Diduga Kelola Dana TPPU Narkotika
Dalam forum tersebut, Ditjen Bina Adwil juga memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System (BRIDGE SYSTEM), sebuah sistem pengelolaan informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan data, rencana aksi, serta seluruh hasil kesepakatan SOSEK MALINDO mulai dari tingkat daerah, Sekretariat Bersama, hingga tingkat nasional.
Dijelaskannya, kehadiran BRIDGE SYSTEM diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia.
"Melalui BRIDGE SYSTEM, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," jelasnya.
BACA JUGA:Profil dan Biodata Rakin Khan Pacar Baru Fuji Mulai Go Public, Ternyata Pengusaha Asal Malaysia
Selain membahas penguatan tata kelola kerja sama, forum SOSEK MALINDO Daerah juga menyoroti percepatan pembukaan jalur laut Roll-on/Roll-off (RoRo) Batam-Johor yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah.
Meski infrastruktur dasar di Batam maupun Johor dinilai telah memadai, implementasi jalur tersebut masih membutuhkan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Indonesia maupun Malaysia.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan pembukaan jalur RoRo Batam-Johor terus mengalami kemajuan melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral.
BACA JUGA:Ditjen Bina Adwil Perkuat Kerja Sama Sosial Ekonomi Perbatasan Indonesia-Malaysia
- 1
- 2
- »
