HARIAN.FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraan, Program JKN tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta transformasi layanan berbasis digital.
Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar, Kamis (2/7). Kegiatan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus wujud transparansi atas pengelolaan Program JKN sepanjang tahun 2025.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus berkarya dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujar Pujo.
Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN tercatat mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Selama 2025, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
Menurut Pujo, tingginya angka pemanfaatan tersebut menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN sekaligus membuktikan akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah dijangkau.
Untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan efisien, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8165-165, serta Care Center 165.
Layanan tersebut didukung jejaring fasilitas kesehatan yang terus berkembang, meliputi 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain peningkatan layanan, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan juga dinilai tetap sehat.
Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun atau mampu memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Sementara hasil investasi dana jaminan sosial tercatat sebesar Rp3,94 triliun.
Dalam aspek tata kelola, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kali secara berturut-turut, atau ke-34 kali sejak masih berbentuk PT Askes (Persero).
BPJS Kesehatan juga mencatat skor 97,67 dalam penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pujo menjelaskan, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Program tersebut juga memberikan efek berganda terhadap sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta berbagai layanan sosial lainnya.
Kajian itu juga menunjukkan Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018-2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
Selain itu, setiap kenaikan satu persen kepesertaan JKN disebut mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, memperpanjang angka harapan hidup hingga tiga tahun, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
Meski demikian, Pujo mengakui tantangan menjaga keberlanjutan program masih cukup besar.
Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 26,42 persen dari total biaya tersebut digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperketat pengendalian biaya agar keberlanjutan Program JKN tetap terjaga.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan pengelolaan Program JKN harus terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas karena dana yang dikelola berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja.
Menurutnya, tantangan terbesar ke depan adalah menjaga keberlanjutan finansial program, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, serta memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Program JKN, baik dari sisi peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, maupun penguatan tata kelola organisasi.
Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyebut ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan SDM Indonesia.
Menurutnya, penguatan pembiayaan berbasis gotong royong, peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan, serta kolaborasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar Program JKN tetap berkelanjutan dan mampu mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
