Jakarta, VIVA – Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron menyatakan, infrastruktur Pertamina siap menyalurkan bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 50 alias B50, jelang peluncuran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkannya di sela acara 'Kick Off dan Coaching Clinic Apresiasi Jurnalistik Pertamina 2026', yang digelar di Jakarta.
“Untuk B50, kami dari Pertamina secara infrastruktur siap untuk menyalurkannya," kata Baron, Kamis, 2 Juli 2026.
- Antara
Dia menyampaikan, infrastruktur Pertamina yang paling siap dalam melaksanakan program B50 berada di Pulau Jawa. “Semua kesiapan sebenarnya di Pulau Jawa terutama yang paling siap,” ujarnya.
Terkait dengan pelaksanaan B50, Baron mengatakan saat ini Pertamina masih berkoordinasi dengan pemerintah untuk pelaksanaannya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meluncurkan program B50 pada awal Juli 2026.
Kemudian, dalam proses penyalurannya, Baron menyampaikan bahwa Pertamina diberikan waktu tiga bulan pada masa transisi untuk melakukan perubahan dari B40 ke B50.
Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.
Badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib B50 menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan Juli 2026.
Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.
"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz. (Ant).
