Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) mengisyaratkan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk pilihan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Alasannya, kawasan tersebut dinilai belum cukup menarik bagi investor global karena terlalu sepi.
Saat ditanya mengenai kemungkinan PFII dibangun di beberapa lokasi selain di Bali, Purbaya mengatakan pemerintah masih membahas sejumlah alternatif lokasi. Menurut dia, yang menjadi pertimbangan utama adalah kenyamanan dan daya tarik bagi investor internasional.
“Kalau dari ini kan masih dibahas ya. Ada alternatif ya mungkin beberapa Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga. Tapi yang jelas kita akan cari tempat yang paling comfortable untuk international investor,” kata Purbaya kepada wartawan, Kamis.
Ketika disinggung apakah IKN berpeluang menjadi lokasi PFII, Purbaya menjawab singkat. “Nusantara? Mungkin tidak, terlalu sepi di sana,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai upaya membangun kawasan keuangan bertaraf global.
Selain menawarkan fasilitas perpajakan, beleid tersebut juga mengatur kemudahan di bidang keimigrasian, residensi, perizinan, hingga ketenagakerjaan untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia.
Bendahara Negara mengatakan berbagai fasilitas dirancang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan memperebutkan modal global.
Menurutnya, Indonesia selama ini belum memiliki kawasan keuangan internasional dengan tata kelola dan daya saing yang setara dengan pusat-pusat keuangan dunia.
“Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha global. RUU ini juga mengatur berbagai fasilitas dan kemudahan berusaha, termasuk fasilitas keimigrasian, ketenagakerjaan, residensi, perizinan, serta fasilitas perpajakan yang dirancang secara terukur untuk menarik investasi jangka panjang dan mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi di Indonesia,” kata Purbaya.(lea/bil/ham)
