REPUBLIKA.CO.ID, SIGI, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, memastikan bahwa pembayaran gaji ke-13 bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun anggaran 2026 telah mulai dicairkan. Pencairan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah tersedianya anggaran dari pusat.
Bupati Sigi Moh Rizal Intjenae menyampaikan bahwa dana untuk gaji ke-13 tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)earmark untuk sektor pendidikan dan kesehatan. "Pastinya gaji ke-13 sudah dibayarkan karena sudah ada dananya dari DAU earmark pendidikan maupun kesehatan, itu alhamdulillah baru cair," ujar Rizal Intjenae saat ditemui media di Bora, Sigi, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa sempat terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran. Keterlambatan tersebut murni disebabkan oleh belum tersedianya anggaran DAU yang dialokasikan khusus untuk penggajian. "Jadi ada beberapa masukan DAU dari pusat yang memang untuk penggajian," tambahnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kebijakan Gaji Kepala Desa
Selain membahas gaji ASN, Bupati juga menyinggung mekanisme penggajian bagi para kepala desa di Kabupaten Sigi. Menurutnya, gaji bulanan untuk kepala desa kini dibayarkan setiap bulan berjalan, namun dengan prosedur baru yang lebih ketat.
"Kalau untuk desa, menurut Ibu Kadis PMD, gaji bulanan desa itu tetap ada apabila terlebih dahulu memasukkan pertanggungjawabannya. Itu dilayani, jadi tidak lagi secara kolektif," jelas Rizal Intjenae.
Kebijakan ini diambil untuk mendorong kedisiplinan administrasi di tingkat desa. Pemerintah daerah tidak ingin penggajian bagi seluruh kepala desa terhambat hanya karena ada beberapa desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya. "Jangan sampai hanya ada beberapa desa belum memasukkan pertanggungjawaban menjadi penghambat penggajian kepala desa. Intinya, desa duluan maka kami urus gajinya," tegasnya.
