HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di Hotel Grand Aston Medan, Sumatera Utara, menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan menjadi masukan penting bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional ke depan.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa hasil pembahasan para wali kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang mewakili kepentingan pemerintah kota di seluruh Indonesia. “Semua hasil pembahasan para wali kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama,” katanya.
“Nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan nasional,” tambah Munafri yang hadir bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham pada penutupan Rakernas APEKSI XVIII, Kamis (2/7/2026).
Rakernas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kota-kota yang tangguh dan modern. AHY menjelaskan bahwa pembangunan kota harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan.
“Saya mengajak kita semua untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dengan kolaborasi yang kuat, hasil pembangunan akan semakin optimal,” jelas AHY saat menutup Rakernas.
Kendati demikian, AHY juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan perkotaan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata sehingga kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat sangat dibutuhkan.
Dalam forum tersebut, berbagai isu penting dibahas, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan koordinasi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Beberapa pemerintah kota mengeluhkan belum dilibatkannya daerah dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Selain itu, rekomendasi Rakernas mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan efektif. Penataan kebijakan aparatur sipil negara, termasuk PPPK, serta kebijakan belanja daerah juga menjadi perhatian agar tidak membebani kemampuan fiskal daerah.
Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah menjadi salah satu fokus utama untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didorong agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, mudah, dan transparan.
Rakernas juga menyoroti pentingnya penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan sebagai respons terhadap tantangan perubahan iklim, pengelolaan sampah, serta ketahanan wilayah perkotaan. Penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat lokal juga menjadi bagian dari rekomendasi strategis.
Wali Kota Makassar, yang akrab disapa Appi, menambahkan bahwa Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi forum organisasi para kepala daerah tetapi juga ruang bertukar pengalaman dan inovasi yang berhasil diterapkan di masing-masing kota, seperti digitalisasi pembayaran pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset, dan skema pembiayaan pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Setiap daerah memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda. Forum seperti ini menjadi kesempatan untuk saling belajar sehingga inovasi yang berhasil di satu kota dapat diadaptasi oleh daerah lain,” beber Appi.
Kehadiran Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham pada penutupan Rakernas APEKSI menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kolaborasi antar daerah dan mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan perkotaan.
Munafri menjelaskan secara umum rekomendasi Rakernas APEKSI XVIII menekankan penguatan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif serta mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan dukungan terhadap program nasional tanpa membebani keuangan daerah.
“Terdapat beberapa poin rekomendasi utama yang menjadi kesepakatan para wali kota dalam Rakernas APEKSI XVIII tahun 2026 ini,” pungkasnya. (*/)
