JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut berdampak positif yang signifikan terhadap tingkat kedisiplinan dan antusiasme kehadiran siswa di sekolah.
"Tingkat kehadiran peserta didik di sekolah kami juga meningkat sejak dilaksanakannya Program MBG, yaitu rata-rata kehadiran siswa yang meningkat dari sebelumnya 90 persen menjadi 97 persen setelah adanya Program MBG," ujar Suaidi Plt Kepala SDN 2 Wargomulyo, saksi dari Pemerintah dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, dikutip Jumat (3/7/2026).
Suaidi mengatakan, peningkatan kehadiran juga diikuti dengan perubahan perilaku siswa di dalam kelas.
Baca juga: Ompreng Pun Dikorupsi, Brigjen Polisi Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG
Para siswa disebut terlihat lebih fokus dan aktif mengikuti pembelajaran setelah makan siang bersama.
Para kepala sekolah yang hadir sebagai saksi menyatakan bahwa penyediaan makanan bergizi di sekolah sangat membantu siswa, terutama bagi mereka yang sering melewatkan sarapan atau tidak membawa bekal dari rumah.
"Para siswa terlihat lebih fokus dan aktif mengikuti pembelajaran setelah makan siang bersama, serta berkurangnya jumlah siswa yang mengantuk dan lemas pada siang hari," ungkap Kepala SMP Negeri 34 Kota Bekasi, Arief Purnama, saat memberikan kesaksiannya.
Baca juga: Demo Dukung MBG di Pamekasan, Emak-emak: Jangan Dihentikan karena Janda Bisa Dapat Pekerjaan
Selain dampak fisik, program ini disebut berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif karena terpenuhinya kebutuhan dasar anak.
Transformasi ini dinilai penting mengingat sebelum adanya program ini, banyak siswa yang mengalami keterbatasan asupan gizi yang secara langsung menghambat kemampuan mereka dalam menyerap pelajaran.
"Yang tadinya malas untuk berangkat sekolah, sekarang menjadi rajin. Program ini bisa juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif karena kebutuhan dasar peserta didik menjadi lebih terpenuhi," jelas Nur Azizah, kepala sekolah dari Malang.
Baca juga: Peran Brigjen LMI dalam Kasus Korupsi MBG Terbaru, Diduga Atur Penjualan Ompreng
Keterangan para saksi ini disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi untuk tiga perkara sekaligus, yakni Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 dengan pemohon Yayasan Taman Belajar Nusantara, Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026 dengan pemohon Rega Felix, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 dengan pemohon Reza Sudrajat.
Para pemohon menggugat konstitusionalitas Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan program MBG.
Adapun batu uji utama yang digunakan adalah Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 terkait kewajiban negara mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen, serta Pasal 28D ayat (1) terkait jaminan kepastian hukum.
Baca juga: Anggota TNI-Polri Aktif dalam Pusaran Kasus MBG
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
