Bisnis.com, PADANG — Sebanyak 5.480 petugas Sensus Ekonomi 2026 telah bergerak di Provinsi Sumatra Barat sejak Mei hingga Agustus 2026 untuk mendapatkan data struktur perekonomian hingga ke pelosok desa.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat Nurul Hasanudin mengatakan sebelum 5.480 petugas tersebut terjun ke lapangan, BPS telah memberikan pembekalan dan pemahaman terkait tata cara pendataan secara langsung kepada warga, terutama yang menjalankan usaha.
“Pada Sensus Ekonomi 2026 ini yang menjadi perhatian utama adalah pelaku UMKM, baik yang beroperasi secara offline maupun online. Jadi, dalam daftar pertanyaan petugas akan digali informasi hingga soal omzet usaha yang dijalani. Tapi saya tegaskan, data yang didapatkan bukan untuk dilaporkan kepada lembaga pajak, melainkan untuk memetakan struktur perekonomian di masing-masing daerah,” katanya, Kamis (2/7/2026).
Nurul menjelaskan penegasan tersebut perlu disampaikan karena beredar di berbagai media sosial video yang memperlihatkan petugas Sensus Ekonomi dimarahi warga yang tidak ingin menjelaskan kondisi keuangan usahanya.
“Sensus Ekonomi ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Bukan karena omzet usaha diketahui lalu nantinya diburu oleh pihak pajak. Bukan itu tujuan dari Sensus Ekonomi 2026. Melainkan untuk memperoleh data struktur perekonomian dalam skala regional,” tegasnya.
Dia mengatakan hingga saat ini belum ada laporan dari petugas sensus di Sumatra Barat terkait penolakan dari masyarakat seperti yang viral di media sosial. Menurutnya, yang perlu dipahami adalah Sensus Ekonomi bertujuan memperoleh data mengenai kondisi perekonomian hingga ke pelosok desa yang nantinya akan diolah menjadi gambaran kondisi ekonomi suatu wilayah.
Baca Juga
- Mengapa Usaha Online Didata dalam Sensus Ekonomi
- Sensus Ekonomi 2026: Agar Masyarakat Tidak Hilang dari Peta Kebijakan
“Jadi data yang disampaikan dari hasil sensus ini bukan data individu, tetapi data secara umum atau keseluruhan. Makanya saya berharap masyarakat di Sumbar bisa memberikan sambutan yang baik kepada ribuan petugas Sensus Ekonomi yang datang ke rumah,” harapnya.
Nurul mengatakan pola kerja petugas Sensus Ekonomi cukup fleksibel. Meskipun jadwal pendataan pada dasarnya berlangsung Senin hingga Jumat, petugas juga dapat bekerja pada Sabtu dan Minggu apabila warga hanya bersedia ditemui pada hari tersebut.
“Petugas sensus ini disebar secara rinci. Ada beberapa petugas di setiap desa, nagari, atau kelurahan. Dengan cara ini, pendataan bisa dilakukan secara cepat dan terarah. Makanya petugas Sensus Ekonomi yang mendapatkan amanah ini diutamakan anak muda yang berasal dari domisilinya masing-masing,” jelasnya.
“Jadi yang viral-viral itu di daerah lain. Kalau di Sumbar aman-aman saja, karena masyarakatnya sangat ramah dan menyambut baik adanya Sensus Ekonomi ini,” sambung Nurul.
Sebelumnya, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti mengatakan Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan bertujuan memotret struktur ekonomi secara menyeluruh, termasuk sektor pertanian yang kini menjadi bagian dari pendataan dasar nasional.
“Berbeda dengan periode sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 ini akan memberikan perhatian besar pada pelaku UMKM dan bisnis online yang dikelola dari rumah,” katanya.
Dia menjelaskan pendataan dilakukan dengan metode door to door atau kunjungan langsung ke rumah warga untuk memastikan aktivitas ekonomi digital yang tidak terlihat secara fisik tetap terdata secara akurat.
“Hal ini penting dilakukan mengingat data Sensus Ekonomi 2016 menunjukkan hampir 97% struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh usaha skala mikro dan menengah. Kini setelah berlalu 10 tahun, perlu diketahui bagaimana kondisi terbaru struktur ekonominya,” ujarnya.
Pranata Komputer Ahli Madya BPS Kota Padang Babussalam Citra Rossa menambahkan pelaksanaan lapangan dibagi menjadi dua tahap, yakni pendataan usaha skala menengah dan besar pada Mei 2026, disusul pendataan usaha skala rumah tangga dan mikro pada Juni 2026.
Menurutnya, seluruh petugas yang turun ke lapangan dipastikan membawa surat tugas resmi dan tanda pengenal guna memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menghindari potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Data yang terkumpul nantinya akan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi selama 10 tahun ke depan, termasuk program bantuan dan pendampingan bagi UMKM,” katanya.
Oleh karena itu, BPS mengajak warga Padang untuk memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada petugas karena partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan guna mewujudkan Kota Padang yang lebih maju dan sejahtera.
