Deli Serdang: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menempatkan penguatan kemandirian fiskal daerah sebagai salah satu fokus utama dalam peringatan HUT ke-26 Apkasi di Kabupaten Deli Serdang. Salah satu pembahasan yang mengemuka dalam forum tersebut, yakni penyusunan rekomendasi terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Aspirasi krusial tersebut mengemuka dalam Dialog Otonomi Daerah yang menjadi agenda utama rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Apkasi dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang di Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis, 2 Juli 2026. Forum mengusung tema "Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah" dan menjadi bagian dari rangkaian HUT Apkasi yang berlangsung pada 1-3 Juli 2026.
Selain Dialog Otonomi Daerah, peringatan tersebut juga diisi dengan Welcome Dinner, Women Program, Forum Bisnis Daerah (Forbisda), Malam Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026, serta ditutup dengan Funwalk 2026.
Dialog Otonomi Daerah dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melalui pemaparan materi bertajuk Strategi Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah. Agenda tersebut juga diisi diskusi mengenai optimalisasi sumber pendapatan daerah, penyerahan Sertifikat Manajemen Talenta ASN oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta konsultasi publik terkait masukan Apkasi terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Forum dihadiri ratusan peserta yang terdiri atas bupati, wakil bupati, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari berbagai kabupaten di Indonesia. Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut hadir, di antaranya Kepala BKN Prof Zudan Arif Fakrulloh, serta Gubernur Sumatra Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Utara Basarin Yunus Tanjung.
Dalam paparannya, Bima Arya mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Selain dituntut menyukseskan program strategis nasional dan memenuhi janji politik, pemerintah daerah juga harus menghadapi dinamika geopolitik global serta perubahan cepat algoritma media sosial.
"Setiap pemimpin ada ujiannya dan setiap ujian ada pemimpinnya. Ada kalanya kepala daerah diuji sangat berat. Dulu saya diuji oleh pandemi saat menjabat sebagai kepala daerah, rasanya tidak bisa melakukan apa-apa. Ada yang diuji lewat bencana fisik, dan saat ini, bapak-ibu sekalian diuji oleh pengetatan Transfer Keuangan Daerah (TKD). Ini membutuhkan jurus-jurus inovasi dan pemahaman algoritma kekinian agar apa yang dikerjakan tidak sekadar menjadi santapan kritik netizen di media sosial," ujar Bima Arya.
Bima menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah menggariskan dua syarat mutlak agar Indonesia berhasil menjadi negara maju, yakni keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan memaksimalkan bonus demografi. Karena itu, pemerintah daerah harus mendukung program strategis pemerintah pusat.
Menurutnya, Apkasi memegang peran penting sebagai wadah kolaborasi bagi para kepala daerah untuk saling mereplikasi praktik terbaik dalam menciptakan alternatif pembiayaan dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menegaskan penguatan kapasitas fiskal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan prasyarat agar daerah mampu menjalankan kewenangannya secara optimal. Kabupaten, kata dia, merupakan garda terdepan sekaligus mitra strategis pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program nasional yang menyentuh langsung masyarakat, mulai dari ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan UMKM.
Terkait desakan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bursah mengatakan Apkasi bersama Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) telah menyusun draf rekomendasi berdasarkan serangkaian focus group discussion (FGD) tematik yang melibatkan pemerintah kabupaten dari seluruh Indonesia. Draf tersebut dipaparkan dalam sesi konsultasi publik sebagai masukan terhadap rencana revisi undang-undang tersebut.
"Bagi kami, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bukan sekadar perubahan norma hukum, melainkan momentum emas untuk mengevaluasi potret desentralisasi setelah lebih dari satu dekade berjalan. Keragaman potensi dan karakteristik wilayah di Indonesia membutuhkan kebijakan otonomi yang lebih berpihak pada kebutuhan konkret daerah. Kami berharap DPR RI dan Pemerintah menjadikan rekomendasi dari tingkat kabupaten ini sebagai bahan evaluasi substantif demi memperjelas pembagian kewenangan dan memperluas ruang inovasi lokal," tegas Bursah.
Selain Dialog Otonomi Daerah, rangkaian HUT ke-26 Apkasi juga menghadirkan Women Program bertema "Penguatan Peran Perempuan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah" yang membahas percepatan penurunan stunting, pengembangan kewirausahaan perempuan berbasis komoditas lokal, serta strategi peningkatan daya jual produk UMKM melalui penguatan branding.
Pada hari yang sama juga digelar Forum Bisnis Daerah (Forbisda) Apkasi dan Kadin bertema "Meningkatkan Perdagangan dan Bisnis Antar Daerah untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan serta Kolaborasi Bisnis yang Berkelanjutan", yang diisi penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antardaerah serta diskusi mengenai penguatan perdagangan dan pengembangan produk unggulan daerah.
Rangkaian HUT ke-26 Apkasi ditutup pada Jumat, 3 Juli 2026, melalui penyelenggaraan Funwalk 2026 di Komplek Perkantoran Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB tersebut mengambil rute dengan titik awal dan akhir di Alun-alun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai penutup seluruh rangkaian peringatan HUT ke-26 Apkasi dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang.
Pelaksanaan rangkaian kegiatan berskala nasional tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi Kabupaten Deli Serdang. Kehadiran ratusan delegasi mendorong peningkatan aktivitas sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM setempat.
Hal itu mencerminkan semangat kolaborasi antardaerah yang selama 26 tahun menjadi bagian dari perjalanan Apkasi, tidak hanya melalui pertukaran gagasan dan praktik terbaik, tetapi juga dalam menggerakkan perekonomian lokal.
HUT ke-26 Apkasi Bahas Penguatan Fiskal Daerah demi Lolos dari Middle-Income Trap
