Oleh: Azis Subekti, pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- I. Ketika Negara Harus Mengelola Waktu
Selama berabad-abad manusia mengira bahwa ekonomi adalah ilmu tentang uang.
Baca Juga
Ilusi Perang Irak, Suriah, Lebanon, dan Iran: Hentikan Segera Israel Raya Jika Ingin Dunia Damai
Belajar dari Perang Iran, Apa yang Dipersiapkan Turki Hadapi Perang?
Hubungan Memanas, AS Waspadai Spionase Intelijen Israel hingga Level Membahayakan
Kita mengukurnya dengan pertumbuhan, inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, investasi, atau besarnya produk domestik bruto. Ketika angka-angka itu membaik, kita mengatakan ekonomi sedang tumbuh. Ketika angka-angka itu memburuk, kita mengatakan ekonomi sedang melemah.
Semua itu benar.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Namun mungkin belum menyentuh persoalan yang paling mendasar.
Jauh sebelum manusia mengenal uang, mendirikan bank sentral, membangun pasar modal, atau menyusun anggaran negara, setiap peradaban telah lebih dahulu berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih langka daripada emas, minyak, atau modal.
Waktu.
Tidak ada bangsa yang memiliki tiga ratus hari lebih banyak dalam setahun.
Tidak ada negara maju yang dianugerahi dua puluh lima jam setiap hari.
Tidak ada masyarakat yang memperoleh waktu tambahan karena kekayaan alamnya.
Setiap bangsa menerima pemberian yang sama: dua puluh empat jam dalam sehari dan tiga ratus enam puluh lima hari dalam setahun.
Tetapi mengapa hasil akhirnya begitu berbeda?
Mengapa ada bangsa yang dalam satu generasi mampu mengubah dirinya dari negara miskin menjadi pusat industri dunia, sementara bangsa lain yang memiliki sumber daya alam lebih besar justru tertinggal?
Mengapa sebagian negara dapat keluar dari krisis lebih cepat, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan puluhan tahun untuk kembali berdiri?
Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita kepada sebuah dugaan sederhana.
Barangkali yang sesungguhnya membedakan sebuah bangsa bukan terutama jumlah sumber dayanya.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
