Pemerintah masih mengkaji pemberian insentif pajak atau tax holiday untuk Proyek Dragon, proyek pabrik baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Pembahasan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi/BKPM guna memastikan proyek tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas perpajakan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika mengatakan fokus pembahasan saat ini adalah interpretasi sejumlah perubahan aturan terkait tax holiday yang menjadi dasar penilaian kelayakan proyek.
"Jadi itu masalah tax holiday yang diajukan oleh Proyek Dragon di Karawang," kata Erani saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/7). Ia menjelaskan terdapat sejumlah perubahan dalam ketentuan yang perlu diselaraskan sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Menurut Erani, pemerintah belum mengambil keputusan final. Saat ini masih berlangsung proses harmonisasi antara DJP, BKPM, dan Kementerian ESDM untuk memastikan apakah perusahaan-perusahaan patungan yang terlibat dalam Proyek Dragon dapat memperoleh fasilitas tersebut.
"Itu perlu ada kesepahaman antara DJP dengan BKPM, dengan ESDM, untuk memastikan apakah Proyek Dragon tadi itu, CATL, beberapa joint venture-nya itu bisa memperoleh fasilitas tersebut," ujarnya.
Tax holiday merupakan insentif perpajakan yang lazim digunakan untuk menarik investasi baru, terutama pada sektor-sektor prioritas. Fasilitas ini dapat berupa pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu bagi perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah.
Pembahasan insentif untuk Proyek Dragon menjadi bagian dari agenda yang lebih luas terkait penguatan insentif perpajakan bagi proyek-proyek hilirisasi sektor energi. Dalam unggahan akun resmi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, rapat yang digelar pada 30 Juni membahas upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, mempercepat pengembangan industri hilir, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Proyek Dragon merupakan kerja sama antara Indonesia Battery Corporation dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd yang merupakan bagian dari ekosistem perusahaan baterai asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL.
Kerja sama tersebut dimulai sejak 2023 dan mencakup pembangunan rantai pasok baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pada 2024, pembangunan pabrik sel baterai di Karawang resmi dimulai. Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi 15 gigawatt hour (GWh) dengan nilai investasi mencapai US$ 1,18 miliar.
Proyek Dragon sendiri berawal dari kegiatan pra-studi kelayakan pada April 2022. Kerangka perjanjian antar investor disepakati pada 14 April 2022, sementara studi kelayakan bersama dilakukan pada November 2023. Adapun perjanjian pengoperasian perusahaan proyek diresmikan pada Oktober 2024.
Sedikitnya terdapat lima investor yang terlibat dalam proyek ini, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), Indonesia Battery Corporation (IBC), CATL, Guangdong Brunp Recycling Technology Co., dan Lygend Resources & Technology Co., Ltd.
Bangun Ekosistem Baterai dari Tambang hingga Daur UlangYang membedakan Proyek Dragon dari banyak proyek baterai lainnya yakni cakupan bisnisnya yang terintegrasi. Proyek ini mencakup enam kegiatan usaha sekaligus, yakni pertambangan nikel, produksi feronikel, produksi mixed hydroxide precipitate (MHP), produksi material katoda, produksi sel dan paket baterai kendaraan listrik, serta daur ulang baterai kendaraan listrik.
Model bisnis tersebut sejalan dengan strategi hilirisasi yang selama beberapa tahun terakhir didorong pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri.
Oleh karena itu, keputusan terkait pemberian tax holiday tidak hanya berkaitan dengan investasi pabrik baterai di Karawang, tetapi juga menyangkut posisi Proyek Dragon dalam rantai industri kendaraan listrik nasional yang sedang dibangun pemerintah. Hingga kini, pembahasan masih berlangsung dan pemerintah belum memutuskan apakah seluruh entitas dalam proyek tersebut akan memperoleh fasilitas perpajakan yang diajukan.
