Indonesia akhirnya mulai belajar menjadi pengendali harga nikel dunia. Setelah bertahun-tahun memproduksi besar-besaran yang berakibat anjloknya harga global, pemerintah mulai mengurangi kuota produksi bijih nikel. Pasar langsung bereaksi. Harga membaik, pelaku pasar menghitung ulang pasokan, dan Indonesia mulai dipandang bukan sekadar pemasok murah, melainkan pemain global yang dapat menentukan arah pasar nikel dunia.
Namun, arah baik ini terancam layu sebelum berkembang. Baru saja pasar membaca sinyal pengetatan pasokan, muncul wacana membuka kembali atau menambah kuota produksi nikel. Alasannya terdengar teknis: smelter membutuhkan lebih banyak bijih. Jika kuota tidak ditambah, utilisasi smelter turun, bahan baku mahal, dan industri hilir terganggu.
Sekilas, argumen itu terlihat masuk akal. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, dampak jauhnya bisa negatif. Jika produksi ditambah, sebagian smelter mungkin akan tertolong untuk sementara. Kapasitas produksi mereka terpenuhi.
Namun, pasar nikel dunia tidak mampu menyerap. Karena kapasitas produksi smelter nikel saat ini jauh lebih besar daripada ukuran pasar. Nikel Indonesia akan kembali membanjiri pasar, harga nikel akan turun lagi. Pendapatan seluruh ekosistem nikel ikut tertekan. Utilisasi naik tapi pendapatan belum tentu naik karena harga turun. Kita mengorbankan sesuatu yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil.
Masalah utama hilirisasi nikel Indonesia bukan kekurangan produksi. Masalahnya justru kelebihan produksi karena kelebihan kapasitas yang kemudian menyebabkan harga nikel dunia jatuh bebas dalam beberapa tahun terakhir.
Pada awal 2026, pemerintah mulai mengoreksi arah itu dengan menurunkan kuota RKAB bijih nikel menjadi sekitar 260–270 juta ton, dari sekitar 379 juta ton tahun sebelumnya. Dalam standar kandungan nikel yang digunakan United States Geological Survei (USGS), angka itu kira-kira setara sekitar 2,5–2,6 juta ton nikel, bergantung kadar bijih dan kadar air. Koreksi kuota produksi ini sebenarnya terlambat, tetapi tepat.
Sebelumnya, lembaga think tank Transisi Bersih telah membuat simulasi bahwa bila Indonesia menahan produksi nikel di sekitar 2,1 juta ton nikel ekuivalen, harga nikel dunia dapat naik setidaknya 20%–25% per tahun. Karena itu, lembaga riset ekonomi lingkungan hidup tersebut merekomendasikan pemerintah menahan produksi dalam beberapa tahun ke depan sampai harga nikel kembali sehat dan optimal.
Menurut simulasi tersebut, dalam tiga atau empat tahun ke depan, bahkan harga nikel dapat mencapai dua kali lipat dari titik rendahnya, yakni di kisaran 26.000–36.000 dollar AS per metrik ton.
Simulasi itu mulai terbukti. Setelah pembatasan kuota, harga nikel bergerak naik ke kisaran US$17.000–US$19.000 per metrik ton hanya dalam hitungan bulan. Pasar sedang melakukan rekalkulasi. Pelaku industri mulai memahami bahwa Indonesia tidak lagi bisa dianggap sebagai keran pasokan murah yang selalu terbuka.
Strategi mengontrol produksi ini rasional karena Indonesia memiliki posisi pasar yang sangat kuat dengan menguasai lebih dari 60% produksi nikel global dan lebih dari 40% cadangan dunia. Dalam posisi seperti ini, Indonesia seharusnya menjadi price maker, bukan price taker.
Selain itu, karakter permintaan nikel dunia juga relatif kaku. Mayoritas nikel digunakan untuk baja nirkarat dan campuran logam super untuk aplikasi industri strategis. Pada produk akhir seperti pipa industri, komponen mesin berperforma tinggi, turbin, alat medis, komponen aerospace, dan alat-alat militer, harga bahan baku nikel hanya sebagian kecil saja dari komponen biaya produksi. Karena itu, kenaikan harga nikel tidak terlalu banyak mempengaruhi harga akhir.
Di sinilah ruang tawar Indonesia terbuka lebar. Bagi pembeli akhir, nikel adalah input penting dalam produk bernilai tinggi. Jika input itu sangat penting tetapi porsinya kecil dalam harga akhir, maka Indonesia punya ruang untuk menaikkan nilai nikel tanpa merusak ekosistem industri strategis.
Dalam konteks ini, wacana menambah kembali kuota 25%–30% adalah langkah mundur. Tambahan sebesar itu dapat menghapus sebagian besar efek pemangkasan sebelumnya. Lebih buruk lagi, pasar akan membaca bahwa kebijakan Indonesia tidak disiplin. Hari ini dipotong, besok direlaksasi. Hari ini bicara kendali harga, besok tunduk pada tekanan pelaku industri.
Sinyal inkonsistensi seperti ini berbiaya mahal. Pasar komoditas sangat sensitif terhadap kredibilitas. Jika pemerintah terlihat mudah dinegosiasikan, pasar tidak akan percaya lagi Indonesia dapat mengontrol harga dengan baik. Ini soal kredibilitas pasar.
Pasar tidak perlu khawatir bahwa kalau Indonesia memotong produksi maka industri akan kekurangan bahan baku. Menurut International Nickel Study Group (INSG), pasar nikel mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir: 176 ribu ton pada 2023, 112 ribu ton pada 2024, dan 209 ribu ton pada 2025.
Nikel adalah komoditas yang tidak membusuk. Surplus tahun-tahun sebelumnya menumpuk menjadi stok. Pengurangan produksi Indonesia saat ini hanya mengurangi stok berlebih tersebut, dan tidak sampai menyebabkan kelangkaan bahan baku industri.
Jika pembatasan produksi ini dipertahankan, maka stok yang menumpuk di pasar tersebut akan sedikit berkurang, dan harga akan menyesuaikan sampai keseimbangan baru terbentuk. Kemungkinan besar harga masih dapat menguat dalam beberapa tahun ke depan, terutama bila pemerintah konsisten menahan produksi dan tidak mudah membuka relaksasi.
Memang, seiring kenaikan harga, keseimbangan pasar akan sedikit bergeser. Tambang dan smelter di luar negeri yang sempat berhenti dapat kembali berproduksi. Investor juga mulai mencari alternatif pasokan di Afrika, Pasifik, dan kawasan lain. Namun, ini tidak perlu dibaca sebagai ancaman berlebihan.
Dalam bisnis global, diversifikasi pasokan adalah hal wajar. Apalagi jika negara yang menjadi pemasok utama sudah tereksploitasi berlebihan. Secara alami mereka akan mencari alternatif agar telurnya tidak menumpuk di satu keranjang yang sudah kelebihan kapasitas.
Sebaliknya, Indonesia perlu membaca itu sebagai sinyal sehat. Beban produksi nikel tidak harus ditanggung Indonesia sendirian. Cadangan nikel Indonesia sekitar 40% cadangan dunia, tetapi produksi kita sudah lebih dari 60% dunia. Ini tidak seimbang. Jika pola ini dibiarkan, Indonesia menguras cadangannya lebih cepat daripada negara lain. Dalam jangka panjang, dominasi Indonesia akan melemah. Indonesia perlu menurunkan produksi dan membiarkan negara lain menaikkan produksi agar keseimbangan jangka panjang terjaga.
Pembatasan kuota produksi nikel Indonesia saat ini sudah ada di rel yang benar dan harus dipertahankan. Yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah melengkapi strategi kuota dengan bea keluar produk nikel dan turunannya.
Tanpa bea keluar yang memadai, kenaikan harga hanya akan menjadi keuntungan perusahaan smelter dan tidak terlalu berdampak bagi ekonomi Indonesia. Karena sebagian besar smelter dimiliki modal asing.
Saat harga nikel sedang naik adalah momentum terbaik untuk memberlakukan bea keluar. Industri tidak memiliki alasan kuat untuk menolaknya, karena margin mereka membaik. Apalagi jika pemerintah konsisten mempertahankan strategi kuota yang akan mendorong harga nikel dunia terus menguat.
Tarifnya perlu dibuat bertingkat, misalnya 5%–35% dari harga akhir. Semakin tinggi harga, semakin tinggi tarif. Pada saat yang sama, tarif juga perlu dibuat regresif terhadap tingkat hilirisasi: produk dasar seperti NPI dikenai tarif lebih tinggi, sedangkan produk lanjutan dikenai tarif lebih rendah.
Bea keluar juga dapat menjadi instrumen industrialisasi. Dengan bea keluar, harga bahan baku nikel di dalam negeri menjadi lebih murah daripada di luar negeri. Ini menciptakan insentif alami bagi industri manufaktur berbasis nikel untuk membangun pabrik di Indonesia, tanpa harus terus-menerus diberi tax holiday dan subsidi fiskal.
Nikel adalah aset strategis bangsa. Ia akan menjadi barang berharga kalau kita mengelola dengan disiplin dan sebaliknya menjadi barang murah kalau diobral. Indonesia sudah berada di jalur yang benar ketika mulai mengontrol produksi.
