JAKARTA, KOMPAS.TV - Plt Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Achmad Taufik Husein menjelaskan modus yang dilakukan Bupati Langkat, Syah Afandin atau Ondim (SAF) dalam kasus dugaan suap proyek.
Menurut Taufik, Yaqub Abdhal Al Mu’arif (YQB) selaku pihak swasta sekaligus tim sukses Ondim pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendapat proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman (Perkim) Langkat pada 2025.
Proyek itu didapatkannya melalui metode pengadaan langsung melalui koordinasi dengan pejabat pembuat komitmen (PPK).
Rincian proyek yang didapatkannya yakni:
- Dinas Pendidikan Langkat: 80 paket pekerjaan senilai total Rp9,5 miliar.
- Dinas Perkim Langkat: 5 paket pekerjaan senilai total Rp748 juta.
"Saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YQB meminta fee 10 persen dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17 persen dari proyek di Dinas Perkim," jelas Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Baca Juga: KPK Tangkap Bupati Langkat Syah Afandin di Rumah Pribadinya
Akhirnya disepakati untuk besar fee proyek tersebut adalah Rp990 juta di Dinas Pendidikan dan Rp126,8 juta di Dinas Perkim.
Sampai dengan 5 April 2026, Yaqub telah memberikan uang kepada Syah Afandin sejumlah Rp800 juta.
Pada akhir Juni 2026, Ondim kembali meminta kepada tim suksesnya itu Rp300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025.
Namun pada 1 Juli 2026, Yaqub menyampaikan hanya sanggup memenuhi permintaan Bupati Langkat itu sebesar Rp100 juta.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- bupati langkat
- syah afandin
- suap
- suap proyek
- kpk
