Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memastikan semakin banyak pelaku UMKM perempuan tercatat dalam Sensus Ekonomi 2026.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pelaku usaha perempuan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menopang kesejahteraan keluarga.
Ia pun berharap kerja sama dengan PNM dalam kegiatan sensus tersebut dapat membantu menggambarkan kebutuhan, tantangan, dan potensi sektor UMKM secara utuh.
Hal itu mengingat BUMN tersebut memiliki program PNM Mekaar yang merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan serta pendampingan dan pemberdayaan untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan.
Amalia menyatakan partisipasi pelaku UMKM secara menyeluruh dalam Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada pelaku usaha.
Data yang lengkap dan akurat akan mendukung perumusan berbagai program strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
"Yang paling penting Ibu-ibu Mekaar ini tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan,” ujar Amalia.
Berbagai indikator menunjukkan semakin kuatnya kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional. Sepanjang 2021-2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), atau 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan, dimiliki oleh pelaku usaha perempuan.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025. Pada sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39 persen pada 2025.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan Sensus Ekonomi 2026 dapat memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi serta menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif gender.
"Mengapa Sensus Ekonomi tahun 2026 ini sangat penting? Karena dengan Sensus Ekonomi ini, kita bisa menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, karena kita hari ini ingin menguatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi," ujar Arifatul.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, PT PNM telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya.
BPS telah menerima dokumen isian dari kantor pusat PNM, 58 kantor cabang, dan sekitar 4.200 kantor unit PNM di seluruh Indonesia, sehingga tingkat respons PNM mencapai 100 persen.
"Kolaborasi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM memiliki makna yang sangat penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. Hari ini perempuan bukan hanya sekedar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga," kata Dirut PT PNM Kindaris.
Baca juga: BPS: Sektor ekraf banyak menyerap tenaga kerja perempuan
Baca juga: Kementerian PPPA dan BPS sosialisasi pelaksanaan SPHPN dan SNPHAR 2024
Baca juga: Ibu-ibu PNM Mekaar jadi wajah perempuan berdaya dalam Sensus Ekonomi 2026
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, mengatakan pelaku usaha perempuan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta menopang kesejahteraan keluarga.
Ia pun berharap kerja sama dengan PNM dalam kegiatan sensus tersebut dapat membantu menggambarkan kebutuhan, tantangan, dan potensi sektor UMKM secara utuh.
Hal itu mengingat BUMN tersebut memiliki program PNM Mekaar yang merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan serta pendampingan dan pemberdayaan untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan.
Amalia menyatakan partisipasi pelaku UMKM secara menyeluruh dalam Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada pelaku usaha.
Data yang lengkap dan akurat akan mendukung perumusan berbagai program strategis, mulai dari perluasan akses pembiayaan, penyediaan informasi pasar, hingga pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
"Yang paling penting Ibu-ibu Mekaar ini tidak boleh terlewat tercatat, karena Ibu-ibu sebenarnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Di saat Ibu-ibu Mekaar ini tercatat dengan baik, maka Ibu-ibu punya suara untuk kebijakan yang ekonomi yang lebih baik ke depan,” ujar Amalia.
Berbagai indikator menunjukkan semakin kuatnya kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional. Sepanjang 2021-2025, sebanyak 7,99 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), atau 58,68 persen dari total NIB yang diterbitkan, dimiliki oleh pelaku usaha perempuan.
Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 56,42 persen pada Agustus 2024 menjadi 56,63 persen pada Agustus 2025. Pada sektor ekonomi kreatif, perempuan bahkan mendominasi tenaga kerja dengan proporsi mencapai 58,39 persen pada 2025.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan Sensus Ekonomi 2026 dapat memperkuat pemberdayaan perempuan dalam ekonomi serta menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan responsif gender.
"Mengapa Sensus Ekonomi tahun 2026 ini sangat penting? Karena dengan Sensus Ekonomi ini, kita bisa menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, karena kita hari ini ingin menguatkan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi," ujar Arifatul.
Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, PT PNM telah menyelesaikan pengisian kuesioner sensus untuk seluruh unit organisasinya.
BPS telah menerima dokumen isian dari kantor pusat PNM, 58 kantor cabang, dan sekitar 4.200 kantor unit PNM di seluruh Indonesia, sehingga tingkat respons PNM mencapai 100 persen.
"Kolaborasi antara BPS, Kementerian PPPA, dan PNM memiliki makna yang sangat penting dalam memperkuat pemberdayaan perempuan. Hari ini perempuan bukan hanya sekedar melengkapi aktivitas ekonomi keluarga. Mereka telah menjadi motor penggerak ekonomi, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga," kata Dirut PT PNM Kindaris.
Baca juga: BPS: Sektor ekraf banyak menyerap tenaga kerja perempuan
Baca juga: Kementerian PPPA dan BPS sosialisasi pelaksanaan SPHPN dan SNPHAR 2024
Baca juga: Ibu-ibu PNM Mekaar jadi wajah perempuan berdaya dalam Sensus Ekonomi 2026
