Ada pesan penting dari kesepakatan pemerintah dan DPR mengenai postur makro fiskal 2027. Tahun depan tampaknya bukan periode yang ringan bagi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Angkanya memang masih berupa rentang awal. Namun, arah yang terbaca sudah cukup jelas. Kebutuhan fiskal meningkat, sementara ruang gerak pemerintah tidak semakin longgar.
Hampir seluruh batas bawah komponen utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 naik. Pendapatan negara dipatok lebih tinggi. Target penerimaan pajak didorong naik. Belanja negara pun membutuhkan alokasi yang lebih besar. Ini menunjukkan tekanan terhadap APBN tahun depan tidak kecil.
Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja DPR dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pendapatan negara disepakati berada pada kisaran 12,01 persen hingga 12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Batas bawah itu naik dari usulan awal pemerintah sebesar 11,82 persen.
Target penerimaan perpajakan juga meningkat menjadi 10,16-10,50 persen terhadap PDB dari sebelumnya 10,02 persen. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pun naik ke kisaran 1,85 persen hingga 1,89 persen.
Dari sisi belanja, kebutuhannya juga membesar. Rasio belanja pemerintah pusat disepakati pada kisaran 11,26 persen hingga 12,01 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari batas bawah sebelumnya sebesar 11,07 persen.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Badan Anggaran DPR bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia melakukan serangkaian pembahasan sepanjang Juni 2026. Hasil pembahasan kemudian disahkan dalam rapat kerja pada 29 Juni 2026 dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (2/7/2026).
”Seluruh hasil pembahasan panja telah disepakati dan akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun RUU APBN 2027 beserta nota keuangannya,” ujar Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wijanto di Kompleks Parlemen, Kamis.
Hal yang menarik dari rancangan asumsi makro APBN 2027 adalah kenaikan kebutuhan belanja itu tidak diikuti pelebaran target defisit ataupun lonjakan rasio utang.
Defisit APBN 2027 tetap dijaga pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB. Rasio utang pun dipertahankan di level 40,31 persen sampai 40,64 persen terhadap PDB.
Artinya, pemerintah tidak ingin menutup tambahan kebutuhan belanja melalui ekspansi utang yang lebih agresif. Konsekuensi dari pilihan tersebut adalah otoritas fiskal harus bekerja lebih keras pada tahun depan untuk memaksimalkan penerimaan negara.
Dari sisi asumsi makro, target yang dipasang juga cukup ambisius. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Selain itu, pemerintah dan DPR menyepakati laju inflasi pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen. Nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak pada kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS.
Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan berada pada level 6,5 persen hingga 7,3 persen. Sementara harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan berada pada kisaran 70 dolar AS hingga 95 dolar AS per barel.
Asumsi-asumsi tersebut menunjukkan pemerintah masih mengantisipasi tingginya ketidakpastian global. Tekanan suku bunga global, volatilitas pasar keuangan, serta risiko geopolitik masih akan membayangi perekonomian domestik sepanjang 2027.
Di atas kertas, target pertumbuhan 5,8 persen hingga 6,5 persen mencerminkan optimisme pemerintah terhadap prospek ekonomi nasional. Namun, ekonom Center for Reform on Economics, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan, dibutuhkan upaya ekstra untuk mencapai target tersebut.
Ia menyebutkan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang relatif stabil di angka 5 persen.
Pada 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 persen. Pertumbuhan itu kemudian melambat menjadi 5,05 persen pada 2023 dan 5,03 persen pada 2024 sebelum naik tipis menjadi 5,11 persen pada 2025.
Menurut Yusuf, pola tersebut menunjukkan pertumbuhan struktural Indonesia saat ini berada di angka 5,1 persen.
Untuk mencapai pertumbuhan 6,5 persen, Indonesia membutuhkan tambahan 1,4 poin persentase. Dalam ekonomi sebesar Indonesia, lonjakan sebesar itu tidak bisa terjadi hanya karena perbaikan siklus ekonomi.
”Dibutuhkan sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan produktivitas secara nyata,” kata Yusuf.
Dia mengungkapkan, tantangan terbesar terletak pada struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Kontribusinya terhadap PDB masih dominan, sementara pertumbuhan produktivitas belum menunjukkan akselerasi yang kuat.
Persoalannya, pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir juga sebagian ditopang oleh belanja pemerintah. Sementara itu, ruang fiskal justru kini dijaga lebih ketat melalui target defisit yang relatif rendah.
Artinya, pemerintah memiliki ruang yang terbatas untuk terus mendorong pertumbuhan lewat ekspansi belanja.
Pada saat bersamaan, kondisi global juga belum sepenuhnya mendukung. Ketidakpastian geopolitik masih tinggi. Harga komoditas tidak lagi menikmati momentum boom seperti beberapa tahun lalu.
”Dalam situasi seperti ini, mengandalkan ekspor atau arus modal asing untuk mengejar pertumbuhan 6,5 persen menjadi cukup berisiko,” ujar Yusuf.
Jika target pertumbuhan tinggi ingin dikejar, sumber utamanya harus datang dari sektor swasta, terutama investasi produktif. Kuncinya ada pada peningkatan efisiensi investasi, penguatan hilirisasi yang benar-benar menciptakan nilai tambah domestik, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim usaha.
Namun, reformasi semacam ini membutuhkan waktu. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, target pertumbuhan 5,8 persen masih cukup realistis. Adapun target 6,5 persen lebih tepat dibaca sebagai aspirasi jangka menengah.
”Target itu positif sebagai arah kebijakan, tetapi masih terlalu optimistis jika dijadikan asumsi utama selama produktivitas dan investasi swasta belum menunjukkan percepatan yang kuat,” katanya.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mengatakan, tahun depan pemerintah akan kembali menghadapi dilema klasik antara menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan kesehatan fiskal.
Kenaikan batas bawah belanja negara, menurut dia, berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN, terutama jika kebutuhan belanja sosial dan subsidi meningkat.
”Pemerintah harus memastikan setiap tambahan belanja menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Efektivitas belanja akan menjadi kunci,” ujarnya.
Ia menilai penajaman belanja kini menjadi sama pentingnya dengan optimalisasi penerimaan. Belanja sosial dan subsidi harus semakin presisi. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi penting agar bantuan pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang berhak.
Selain itu, reformasi subsidi juga semakin mendesak. Selama ini, subsidi berbasis komoditas kerap tidak efisien karena manfaatnya banyak dinikmati kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan.
Pada akhirnya, APBN 2027 akan menjadi ujian penting bagi kualitas pengelolaan fiskal pemerintah. Pemerintah membutuhkan belanja yang besar untuk menopang pertumbuhan, memperkuat perlindungan sosial, dan membiayai program prioritas. Namun, pada saat yang sama, disiplin fiskal tetap tidak boleh longgar.
