Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) memastikan peningkatan belanja subsidi energi tidak menggeser alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas.
Ia mengklaim, peningkatan subsidi imbas kondisi geopolitik global tidak mempengaruhi penganggaran di sektor-sektor prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto Presiden RI.
Pemerintah tetap mempertahankan belanja besar untuk pendidikan, ketahanan pangan, dan program strategis lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tidak pernah kita lupakan. Ketahanan pangan Rp160 triliun, ketahanan energi Rp369 triliun, Makan Bergizi Gratis dan pendidikan itu kita salurkan Rp796,1 triliun. Jadi walaupun subsidi BBM naik, kita tidak pernah mengabaikan kewajiban dasar kita. Pendidikan masih begitu,” ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Menkeu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemberian subsidi energi dan pembiayaan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan belanja subsidi tidak dilakukan dengan mengorbankan sektor yang menjadi prioritas pembangunan.
Ia juga menepis anggapan bahwa kebijakan fiskal pemerintah terlalu agresif. Menurutnya, pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah batas maksimal 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Terus fiskal Anda bilang agresif. Tidak agresif-agresif amat sebetulnya. Karena kita selalu jaga defisitnya di bawah tiga persen,” katanya.
Selain defisit, pemerintah juga terus memantau rasio utang terhadap PDB sebagai indikator keberlanjutan fiskal. Purbaya mengatakan rasio utang Indonesia saat ini dikisaran 40 persen terhadap PDB, dan masih dijaga agar tetap berada dalam batas yang dinilai aman.
“Rasio utang ke PDB sekarang 60 persen, di sekitar itu. Kita selalu menjaga defisitnya 3 persen dan rasio utang ke PDB sekarang di posisi 40 persen, sekitar itu. Jadi, selalu kita selalu menjaga itu. Saya ngerti betul. Ketika saya jadi Menteri Keuangan, semua lembaga pemeringkat melihat langkah saya seperti apa,” jelasnya.
Ia menambahkan, disiplin fiskal menjadi perhatian penting pemerintah karena turut memengaruhi kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
“Saya ngerti betul. Ketika saya jadi Menteri Keuangan, semua lembaga pemeringkat melihat langkah saya seperti apa,” ujar Purbaya.(lea/bil/iss)
