JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat membutuhkan sinergitas kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar proyek strategis dapat selesai tepat waktu dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi. Hal itu penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.
“Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Sinergi menjadi kunci agar setiap proyek strategis dapat terealisasi tepat waktu dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Sudjatmiko dalam keterangannya, dikutip Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga:Kejagung Ungkap Tersangka Dadan Hindayana dan 2 Eks Waka BGN Bekerja Sama dan Saling MengetahuiSalah satu hambatan utama dalam pembangunan infrastruktur, kata Sudjatmiko, adalah lambannya proses pembebasan lahan di tingkat daerah. Padahal, pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menyiapkan program dan dukungan anggaran yang memadai.
Ia menilai, jika persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, pembangunan dapat mengalami keterlambatan sekaligus menghambat penyerapan anggaran negara. Contohnya, sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Barat, termasuk pembangunan flyover di Kota Bekasi, yang secara teknis telah siap namun masih terkendala pembebasan lahan.
Kondisi itu, menurutnya, harus menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah agar lebih siap sebelum proyek masuk tahap pelaksanaan. Selain pembangunan jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga menyoroti persoalan banjir yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Jawa Barat yang penanganannya harus menyeluruh dan tidak parsial.
Baca Juga:Dadan Cs Ternyata Kongkalikong Cari Cuan di Proyek MBG“Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Kita membutuhkan perencanaan tata ruang yang baik, menjaga kawasan resapan air, memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai, serta menyiapkan solusi permukiman yang aman bagi masyarakat,” imbuhnya saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat 3 Juli.
Pemerintah daerah di Jawa Barat pun didorong untuk menyiapkan usulan program yang memenuhi kriteria kesiapan atau readiness criteria agar dapat memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Instruksi Presiden (Inpres). Dengan perencanaan yang matang, ia meyakini peluang daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran akan semakin besar dan tepat sasaran.
Politikus PKB itu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan infrastruktur di Jawa Barat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia menegaskan bahwa proyek strategis harus berjalan efektif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai target. Pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Jawa Barat,” pungkasnya.
#nasional
