JAKARTA, KOMPAS - Rencana melibatkan 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) dan 1.000 taruna Akademi Kepolisian (Akpol) untuk membina karakter para murid Sekolah Rakyat menuai kontroversi. Pembinaan karakter merupakan bagian penting dari pendidikan, tapi pelaksanaannya tak boleh mengabaikan prinsip perlindungan anak.
Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru (YCG), Muhammad Mukhlisin menilai, kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang baru berjalan satu tahun terakhir ini memang diperlukan.
Namun, Sekolah Rakyat juga harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak, terutama karena pesertanya berasal dari kelompok yang membutuhkan dukungan lebih.
Untuk itu, taruna TNI-Polri yang ditugaskan harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata menekankan kedisiplinan. Mereka juga harus bisa menjadi pendamping yang memiliki kapasitas pedagogis, psikologis, dan pengasuhan.
"Kolaborasi lintas sektor merupakan hal yang baik, namun setiap pihak harus bekerja sesuai kompetensi dan profesionalitasnya. Guru tetap memegang peran utama dalam mendidik dan mengajar, sementara pihak lain berperan melengkapi," kata Mukhlisin, saat dihubungi, di Jakarta, pada Sabtu (4/7/2026).
Untuk itu taruna TNI-Polri yang akan membina siswa harus dilatih dalam bidang psikologi anak, perlindungan anak, dan pendekatan ramah anak sebelum diterjunkan ke Sekolah Rakyat. Selain melibatkan taruna TNI-Polri, Sekolah Rakyat juga perlu melibatkan ahli pendidikan, psikolog anak, dan pegiat perlindungan anak dalam perancangan dan evaluasi program.
"Taruna yang juga masih menjalani pendidikan ini perlu mendapatkan pembekalan khusus sebelum berinteraksi dengan anak-anak di lingkungan sekolah," ujarnya.
Karakter tidak dibentuk melalui penghukuman.
Kemudian, lanjut Mukhlisin, batasan peran taruna, guru, dan wali asuh harus ditegaskan sejak awal secara tertulis dan transparan. Mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses oleh siswa jika terjadi perlakuan yang tidak sesuai harus dibuat.
"Selain itu perlu dikembangkan indikator keberhasilan yang holistik, mencakup kesejahteraan psikologis, perkembangan sosial-emosional, dan kualitas pembelajaran, bukan hanya kerapian fisik," ucapnya.
Hal ini disebabkan kondisi Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem asrama membuat fungsi pendamping tidak sekadar mengawasi kedisiplinan. Pendamping juga berperan sebagai pengasuh yang mendampingi kehidupan sehari-hari siswa.
Selain itu pembentukan karakter tak bisa disederhanakan menjadi pembiasaan disiplin fisik seperti merapikan tempat tidur, menyetrika pakaian, atau menyemir sepatu selama satu pekan. Pembentukan karakter merupakan proses jangka panjang yang dibangun melalui keteladanan, hubungan yang positif, dialog, serta pendampingan yang berkelanjutan.
"Sebab, karakter tidak dibentuk melalui penghukuman, tetapi melalui keteladanan, relasi yang hangat, pendampingan yang konsisten, dan lingkungan belajar yang aman," tutur Mukhlisin.
Sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, 2.000 taruna TNI-Polri ini akan berperan sebagai kakak asuh bagi para siswa di 178 Sekolah Rakyat. Keterlibatan para taruna diklaim mampu memperkuat wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air, sekaligus membangun ruang tumbuh yang edukatif, ramah anak, dan penuh keteladanan.
“Misal sebagai kakak asuh, mendampingi dan memberi contoh perilaku sehari-hari yang positif. Teladan karakter, menanamkan disiplin, kepedulian sosial, dan cinta Indonesia. Jadi sahabat belajar, dengan mengajak mengenal potensi diri, kerjasama, dan keberanian mencoba,” kata Saifullah, dalam keterangan pers, pada Sabtu (4/7/2026).
Materi yang diberikan para taruna TNI-Polri kepada siswa Sekolah Rakyat ini meliputi penguatan karakter dan kepribadian, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, kedisiplinan positif dan tanggung jawab, keterampilan kepramukaan, ketangguhan diri, kerja sama, hingga kepedulian sosial.
Mereka juga akan mengajari cara hidup mandiri di asrama seperti menyetrika baju seragam, merapikan seprai, merapikan lemari pakaian, hingga cara menyemir sepatu.
Rencana ini akan mulai direalisasikan pada awal Agustus 2026 dalam kurun waktu satu minggu saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat, 14-31 Juli dan dilanjutkan matrikulasi pada 3 Agustus sampai 30 September mendatang.
"Terima kasih Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Pertahanan yang memberikan kesempatan para taruna di Akademi Militer dan Akademi Kepolisian untuk memberikan pendampingan dan pembelajaran kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat,” ujar Saifullah.
Pelibatan para taruna ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Misi besar dari peraturan ini adalah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target nol persen.
