Samarinda (ANTARA) - Penerapan sistem agrosilvopastura yang memadukan sektor pertanian budidaya dan peternakan di kawasan hutan menjadi solusi bagi warga di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
"Strategi integrasi pemanfaatan sumber daya alam ini bertujuan utama memberdayakan masyarakat lokal agar mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa harus merusak tutupan ekosistem hutan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim Rusmadi di Samarinda, Sabtu.
Salah satu wujud dari upaya pelestarian lingkungan yang terintegrasi pemberdayaan ekonomi tersebut diimplementasikan oleh anggota Lembaga Desa Bila Talang Madeng di wilayah Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Melalui pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Kaltim, kelompok masyarakat yang mengelola hutan produksi seluas 646 hektare secara bertahap mulai menggabungkan penanaman komoditas pangan dengan pemeliharaan hewan ternak pada satu kawasan lahan produksi yang sama. Untuk tanaman pangan berupa sayuran serta tanaman bumbu/rempah seperti cabai rawit.
"Metode pembelajaran partisipatif yang kami berikan mencakup demonstrasi praktik langsung di lapangan agar petani benar-benar memahami cara menyeimbangkan produktivitas lahan garapan dengan fungsi ekologi pepohonan," ujar Rusmadi.
Baca juga: Kemenko Pangan dorong sistem integrasi sapi-sawit untuk tekan impor
Baca juga: Wagub: Sistem Integrasi sapi dan sawit untungkan masyarakat
Menurut dia, kombinasi tiga elemen yang mencakup tanaman pertanian, tegakan pohon silvikultur, serta area padang penggembalaan tersebut terbukti efektif dalam memperbaiki kualitas unsur hara tanah yang mulai kritis.
Rusmadi menjelaskan pendekatan tata kelola ruang terpadu ini juga memainkan peranan penting dalam meminimalisasi risiko kerugian materiil petani akibat serangan hama maupun penyakit tanaman yang kerap melanda sistem pertanian konvensional.
"Penerapan perhutanan sosial dengan skema agrosilvopastura ini merupakan bentuk kolaborasi antara aparat pemerintah dan swadaya masyarakat desa guna memastikan kelangsungan ekosistem hayati," ucapnya.
Bekal pengetahuan teknis komprehensif dari pelatihan manajemen pengelolaan kawasan yang telah diberikan Dishut Kaltim tersebut mengubah pola pikir tradisional para penduduk pinggiran hutan menjadi wirausahawan ramah lingkungan yang mandiri.
Baca juga: Kemenhut sebut transformasi PBPH dukung bioekonomi kehutanan
Baca juga: Transformasi tata kelola kehutanan harus inklusif dan berkelanjutan
"Strategi integrasi pemanfaatan sumber daya alam ini bertujuan utama memberdayakan masyarakat lokal agar mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan tanpa harus merusak tutupan ekosistem hutan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim Rusmadi di Samarinda, Sabtu.
Salah satu wujud dari upaya pelestarian lingkungan yang terintegrasi pemberdayaan ekonomi tersebut diimplementasikan oleh anggota Lembaga Desa Bila Talang Madeng di wilayah Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Melalui pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Dinas Kehutanan Kaltim, kelompok masyarakat yang mengelola hutan produksi seluas 646 hektare secara bertahap mulai menggabungkan penanaman komoditas pangan dengan pemeliharaan hewan ternak pada satu kawasan lahan produksi yang sama. Untuk tanaman pangan berupa sayuran serta tanaman bumbu/rempah seperti cabai rawit.
"Metode pembelajaran partisipatif yang kami berikan mencakup demonstrasi praktik langsung di lapangan agar petani benar-benar memahami cara menyeimbangkan produktivitas lahan garapan dengan fungsi ekologi pepohonan," ujar Rusmadi.
Baca juga: Kemenko Pangan dorong sistem integrasi sapi-sawit untuk tekan impor
Baca juga: Wagub: Sistem Integrasi sapi dan sawit untungkan masyarakat
Menurut dia, kombinasi tiga elemen yang mencakup tanaman pertanian, tegakan pohon silvikultur, serta area padang penggembalaan tersebut terbukti efektif dalam memperbaiki kualitas unsur hara tanah yang mulai kritis.
Rusmadi menjelaskan pendekatan tata kelola ruang terpadu ini juga memainkan peranan penting dalam meminimalisasi risiko kerugian materiil petani akibat serangan hama maupun penyakit tanaman yang kerap melanda sistem pertanian konvensional.
"Penerapan perhutanan sosial dengan skema agrosilvopastura ini merupakan bentuk kolaborasi antara aparat pemerintah dan swadaya masyarakat desa guna memastikan kelangsungan ekosistem hayati," ucapnya.
Bekal pengetahuan teknis komprehensif dari pelatihan manajemen pengelolaan kawasan yang telah diberikan Dishut Kaltim tersebut mengubah pola pikir tradisional para penduduk pinggiran hutan menjadi wirausahawan ramah lingkungan yang mandiri.
Baca juga: Kemenhut sebut transformasi PBPH dukung bioekonomi kehutanan
Baca juga: Transformasi tata kelola kehutanan harus inklusif dan berkelanjutan
