Pemerintah akan mendalami atau menindaklanjuti informasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tokopedia dan TikTok. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengatakan hal ini dilakukan untuk mendapatkan fakta secara utuh sebelum pemerintah mengambil langkah.
Menurut Said Iqbal, sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif.
"Kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan. Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya," kata Said dalam siaran pers, Sabtu (4/7).
Tokopedia merupakan sebuah platform belanja daring (e-commerce). Saat ini mayoritas saham Tokopedia (75,01%) dikuasai oleh TikTok, sementara Grup PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) memiliki saham sebesar 24,99%.
Sebelumnya dikabarkan ByteDance, induk usaha TikTok, bakal melakukan PHK besar-besaran di Tokopedia. Informasi yang diunggah akun Instagram @ecommurz menyebutkan ada sekitar 90% pekerja Tokopedia yang terdampak kebijakan itu, dengan Divisi R&D, Trust and Safety (TnS), serta keuangan menjadi yang paling banyak terkena imbas.
Perusahaan disebut hanya mempertahankan 10% staf untuk menangani proyek yang masih berjalan. Selain itu, Tokopedia secara bertahap beralih ke sistem Tokopedia Lite yang menggunakan infrastruktur internal TikTok Shop.
Said menyebut saat ini sedang mengatur waktu pertemuan dengan pekerja serta perusahaan terkait. Apabila dalam proses pendalaman ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan mengambil langkah.
"Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," ujarnya.
Kendati demikian, Said Iqbal menyampaikan pemerintah juga perlu melihat kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Jika persoalan yang terjadi berkaitan dengan dinamika pasar atau perubahan model bisnis, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
Ia mengatakan, pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial dan berhasil mencegah terjadinya PHK terhadap ribuan pekerja.
"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus hadir untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat," katanya.
Respons GOTOGOTO memastikan rencana penyesuaian organisasi atau pemangkasan pegawai itu tidak akan berdampak material terhadap kinerja perseroan. Mereka menyatakan tetap menghormati seluruh keputusan yang diambil manajemen Tokopedia.
"Perseroan sebagai pemegang saham sebesar 24,99% di PT Tokopedia, menghormati setiap langkah yang diambil atau akan diambil oleh manajemen PT Tokopedia sehubungan dengan rencana penyesuaian organisasi," tulis manajemen GOTO dalam keterbukaan informasi, Jumat (3/7).
GOTO mengatakan, sejak kepemilikannya di Tokopedia terdilusi menjadi 24,99% pada Januari 2024, mereka tidak lagi mengonsolidasikan laporan keuangan Tokopedia. Saat ini, investasi di Tokopedia dicatat menggunakan metode ekuitas sesuai PSAK 228 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama.
Karena itu, potensi dampak keuangan terhadap GOTO hanya terbatas pada bagian laba atau rugi bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama. Namun, perseroan memperkirakan kebijakan penyesuaian organisasi tersebut tidak akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerjanya.
GOTO juga memastikan kebijakan tersebut tidak akan memengaruhi pendapatan perseroan dari biaya layanan e-commerce yang diterima dari Tokopedia. Selain itu, perusahaan menilai juga tidak ada konsekuensi material dari sisi non-keuangan.
