Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah keras isu keterlibatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Letjen TNI Tri Budi Utomo, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bantahan resmi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi di media massa maupun media sosial yang mencatut foto Letjen TNI Tri Budi Utomo dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi tersebut.
Kemhan menegaskan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya telah menyampaikan oknum TNI yang diduga terlibat dalam perkara itu merupakan seorang perwira menengah berinisial Kolonel Cpl BU, bukan Sekjen Kemhan yang berpangkat letnan jenderal.
Dalam keterangan yang diunggah di akun Instagram resmi Kemhan, Kementerian Pertahanan menyatakan penggunaan foto Letjen TNI Tri Budi Utomo dalam konteks pemberitaan kasus dugaan korupsi Makan Bergizi Gratis merupakan kekeliruan yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
Kemhan juga menyayangkan adanya pemberitaan dan penyebaran informasi yang mengaitkan pejabat tersebut dengan perkara hukum yang tidak berkaitan dengannya.
Menyikapi informasi yang telah beredar, Kemhan mengimbau media, pengelola akun media sosial, dan masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum menyebarluaskan informasi.
Menurut Kemhan, langkah verifikasi sangat penting untuk mencegah penyebaran disinformasi, menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat, serta menjaga akurasi informasi yang beredar di ruang publik.
Dan berikut keterangan resmi dari Kemhan:
KLARIFIKASI
Beredar sejumlah pemberitaan di media online dan media sosial yang menggunakan foto Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo dalam pemberitaan mengenai dugaan kasus yang melibatkan Kolonel Cpl BU.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa Letjen TNI Tri Budi Utomo selaku Sekjen Kemhan bukanlah pihak yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut. Penggunaan foto Sekjen Kemhan dalam konteks tersebut merupakan disinformasi yang menyesatkan publik karena mengaitkan individu yang tidak memiliki keterkaitan dengan perkara dimaksud.
Kementerian Pertahanan mengimbau seluruh media, pengelola akun media sosial, dan masyarakat agar lebih cermat dalam memverifikasi identitas maupun materi visual sebelum mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi, guna mencegah terbentuknya persepsi yang keliru dan menjaga kualitas informasi di ruang publik.
